TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengeluarkan kebijakan afirmatif yang diarahkan pada program pembangunan konglomerasi pribumi yang selama ini dinilai tertinggal jauh dari pengusaha non-pribumi.
Ia mengatakan kebijakan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah mendorong perkembangan pengusaha dalam negeri atau pribumi. Terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bidang kelautan dan perikanan.
Baca: Menteri Susi: Mari Perangi Mafia Perikanan Laut Indonesia
Susi: Kapal Malaysia Curi Ikan, Apa Itu Rekreasi?
Menurut Susi, kebijakan afirmatif atau keberpihakan kepada pribumi dilakukan agar memberi kekuatan bagi pengusaha lokal. Sebab, pribumi belum siap bertarung dengan non-pribumi.
“Sekarang, pemerintah akan menggulirkan program membangun konglomerasi pribumi, membangun perusahaan pribumi, supaya kuat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Januari 2017. Dia mengatakan kebijakan tersebut didasarkan pada komitmen pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.
Ia menyebutkan, saat ini, 53 persen tanah negara dikuasai rasio 0,0003 penduduk Indonesia. Menurut dia, satu korporasi besar non-pribumi bisa menguasai hingga 12-20 juta hektare tanah negara.
Susi menuturkan lemahnya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan, terjadi akibat dominasi penguasaan lahan oleh pengusaha asing. Dominasi korporasi oleh non-pribumi ini dinilai telah memperlebar rasio ketimpangan ekonomi sandang, pangan, dan kehidupan hingga 0,41.
Baca: Menteri Susi Tangkap 122 Kapal Asing, Ditenggelamkan?
Susi menegaskan affirmative policy harus dilakukan sehingga pemerintah punya keberpihakan. “Bukan kami menganggap non-pribumi atau non-Indonesia asli itu bukan bangsa Indonesia, bukan itu. Namun, melihat situasi dan kondisi saat sekarang, di mana satu persen penduduk menguasai 70 persen ekonomi Indonesia,” kata dia.
Pemerintah akan berpihak kepada pribumi, salah satunya dengan mempermudah izin usaha untuk pribumi. Menurut Susi, itu diperlukan agar nelayan Indonesia tidak tertindas oleh aktivitas korporasi-korporasi besar non-pribumi. Affirmative policy ini ditujukan untuk membangun bangsa dengan menjaga keseimbangan dan keadilan.
Susi menilai, jika tidak diberlakukan affirmative policy, nelayan tidak bisa mendapat ikan. “Wong di tengah laut (hasil laut) diambilin.” Ia melanjutkan, pengetahuan orang Bitung dalam memancing pasti kalah dengan orang Filipina. Apabila mereka tidak dikasih jeda untuk belajar, mereka tidak akan menang sampai kapan pun. “Di sinilah pemerintah sebagai regulator. Regulating itu termasuk adjusting, adjuster,” ujarnya.
Namun Susi tak menampik, selama ini, sekitar 60-70 persen APBN, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih dikuasai pemborong non-pribumi. Karena itu, ia mengarahkan jajarannya untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha UMKM pribumi memenangkan proyek.
Dia juga akan menindak tegas jajarannya yang diketahui bersekongkol untuk menguntungkan asing dan lemah komitmennya terhadap affirmative policy.
Susi Pudjiastuti optimistis apabila jajarannya, semua petugas negara, dan departemen lain berpikir sama, dalam 5 tahun ke depan akan banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang tangguh. Sebab, mereka mendapatkan kesempatan mempunyai proyek dari pemerintah.
DANANG FIRMANTO
