TEMPO.CO, Jakarta - Pada periode ketiga program amnesti pajak (tax amnesty), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap menjadi fokus pemerintah. Selain itu menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pemerintah juga akan berfokus pada kalangan profesional dan sektor usaha yang ada.
"Dari sisi jumlah partisipan, kami masih berharap banyak sekali. Message-nya, ini kan periode terakhir. Jadi kesempatan hanya tinggal tiga bulan ini," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin, 16 Januari 2017.
Baca Juga: Inilah Daftar Konglomerat Kakap Peserta Tax Amnesty
Selain itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga akan terus melakukan penajaman strategi berdasarkan evaluasi pada periode pertama dan kedua. "Kami akan lakukan lagi berdasarkan data yang kami miliki untuk 2016, dan 2017 berarti segmen mana yang harus diberikan perhatian yang lebih."
Untuk UMKM, karena tarifnya sangat kecil, kata Sri Mulyani, pemerintah akan terus memformalkan kegiatan-kegiatan usaha mereka melalui amnesti pajak. "Saya sudah menginstruksikan simplifikasi dari semua formulirnya, prosesnya, semuanya saya minta untuk dilakukan," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Adapun kegiatan-kegiatan usaha yang sudah formal, menurut Sri Mulyani, juga akan terus dikejar. "Yang selama ini potensinya masih kecil, apakah itu pertambangan, perikanan, dan kegiatan ekonomi berdasarkan struktur produksinya, kami akan coba melakukan secara tersistematis," tuturnya.
Sri Mulyani menambahkan untuk tahun ini, target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cukup tinggi. "Untuk itu, kami akan menggunakan seluruh data ini kemudian kami lakukan lagi sosialisasi. Tapi sekarang lebih terfokus pada hal tadi, segmen."
Baca: Sri Mulyani Ajak Pemuka Agama Ikut Sosialisasi Tax Amnesty
Seperti diketahui, program tax amnesty periode II dengan tarif tebusan 3 persen telah berakhir, pada 31 Desember 2016. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat total ada 638.023 surat pernyataan harta (SPH) dengan jumlah harta yang dilaporkan sebesar Rp 4.295,8 triliun.
Dari angka itu, jumlah dana repatriasi mencapai Rp 141 triliun, dengan deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.013 triliun, dan deklarasi dalam negeri Rp 3.143 triliun. Namun capaian itu masih lebih rendah dibanding hasil amnesti pajak periode I dan jauh di bawah target pemerintah, yaitu dana repatriasi menembus Rp 1.000 triliun.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mencatat ada lima faktor penyebab terjadinya realisasi program pengampunan pajak di periode II yang lebih rendah dibandingkan periode I.
“Pertama, dari sisi uang tebusan dan deklarasi harta, wajib pajak (WP) mayoritas sudah ikut di periode I," ujarnya, saat dihubungi Tempo, Minggu, 1 Januari 2017.
Yustinus mengatakan, faktor kedua, pemerintah kurang berfokus pada upaya-upaya untuk mengoptimalisasi hasil repatriasi harta. “Ada potensi Rp 700 triliun harta bergerak yang sudah dideklarasi tapi belum direpatriasi. Ini potensi untuk ditindaklanjuti, tanya apa alasannya dan apa yang mereka butuhkan,” katanya mengungkapkan.
Simak: Jonan Minta Freeport Lepas 51 Persen Saham kepada Indonesia
Faktor ketiga, menurut Yustinus, pengemasan produk-produk investasi untuk menampung dana repatriasi belum beragam. “Harusnya dibuat packaging yang lebih menarik, aman, dan pasti," katanya.
Yustinus menyatakan faktor keempat karena fokus partisipasi dari program tax amnesty juga belum optimal menyasar kalangan profesional dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). "Kemarin kurang ada dorongan agar profesional ikut dan insentif untuk UKM juga kurang,” ujarnya.
Faktor kelima, kata Yustinus, situasi politik dalam negeri yang dinamis beberapa waktu terakhir menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya capaian hasil periode II. “Karena ini menimbulkan ketidakpastian baru dan mengurangi selera untuk ikut tax amnesty, terutama bagi yang akan repatriasi," ucapnya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI|GHOIDA RAHMAH
