Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas Minta Daerah Prioritaskan Tiga Sektor Usaha  

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menandatangani rencana aksi keterbukaan Pemerintah 2016-2017 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 16 Desember 2016. Tempo/Tongam Sinambela
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menandatangani rencana aksi keterbukaan Pemerintah 2016-2017 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 16 Desember 2016. Tempo/Tongam Sinambela
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan tiga sektor usaha dalam pengembangan ekonomi daerah. Tiga sektor itu adalah pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan ketiga sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan kerja paling besar.

“Jadi jika berbicara bagaimana strategi pengembangan sektoral di daerah, yang tiga ini harus dipegang dulu," ujar Bambang di Jakarta, Ahad, 15 Januari 2017.

Menurut Bambang, setelah mengembangkan ketiga sektor tersebut, baru sektor-sektor lain yang menjadi prioritas daerah masing-masing dapat dikembangkan. Kecuali bagi daerah yang memang tidak punya lahan pertanian ataupun industrinya belum berkembang.

Baca : BI Prediksi Neraca Perdagangan Desember 2016 Surplus

Dari sisi kewilayahan, Bambang menuturkan pertumbuhan wilayah daerah yang banyak bergantung kepada sumber daya alam saat ini masih mengalami perlambatan pertumbuhan, seperti Sumatera dan Kalimantan. “Keduanya sudah ada perbaikan, namun masih belum sesuai dengan potensi yang seharusnya,” katanya.

Bambang mengatakan untuk wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara berhasil tumbuh tinggi meski sempat ada perlambatan di triwulan kedua tahun lalu. Sedangkan di Jawa pertumbuhannya relatif stabil. Sedangkan untuk Maluku dan Papua dinilai agak fluktufatif karena sangat tergantung terhadap ekspor hasil tambang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Sulawesi harus menjaga pertumbuhannya tetap tinggi, karena potensinya sudah kelihatan, salah satunya pertanian, perkebunan dan perikanan. Nusa Tenggara di sektor jasa dan pariwisata, Jawa di manufaktur, jasa dan perdagangan. Sumatera dan Kalimantan memang terdampak oleh jatuhnya harga komoditas khususnya batubara dan minyak sawit mentah (CPO)," ungkap Bambang.

Baca : Menteri Eko: Dana Desa Naik Menjadi Rp 120 Triliun pada 2018

Bambang menambahkan, secara umum stabilitas ekonomi terjaga baik. Tahun ini dan tahun depan kemungkinan inflasi bisa di bawah empat persen lagi, namun akan menjadi tugas berat menjaganya. “Menjaga inflasi merupakan upaya semua pihak, baik di pusat maupun di daerah. Untuk di daerah, pemerintah harus bisa memetakan daerah mana saja yang menciptakan inflasi paling tinggi, agar segera mendapatkan penanganan khusus,” katanya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

1 hari lalu

Salah satu akses dari Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2 yang sedang dibangun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Koneksikan Akses Jalan Pesisir Utara ke PIK 2, Pemkab Tangerang Gelontorkan Lebih dari Rp 40 Miliar

Pemkab Tangerang menggelontorkan dana Rp 40,2 miliar untuk mengkoneksikan akses jalan di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2.


Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

4 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu perdana dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Dok Tim Prabowo
Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

Rasio pajak bisa naik jika stabilitas ekonomi terjaga. Sebab penyumbang penerimaan terbesar masih pajak badan dari dunia usaha.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

6 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

7 hari lalu

Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

Ada banyak program yang Prabowo dan Gibran janjikan jika mendapat mandat untuk menjadi Presiden dan Wapres RI. Simak sejumlah janji saat kampanye itu.


Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

8 hari lalu

Direktur Utama BRI Sunarso yang dinobatkan sebagai Pemimpin /CEO Terpopuler di Media Sosial 2022, untuk kategori BUMN Tbk.
Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR hari ini, Dirut BRI Sunarso membeberkan dampak resesi di Jepang dan Inggris ke perekonomian Indonesia.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

8 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mampu menyentuh 5,2 persen.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

11 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

Kemenkeu yakin pembayaran THR dan gaji ke-13 100 persen dapat memperkuat konsumsi dan menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut.


Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

13 hari lalu

Gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada tiga bulan pertama tahun ini tumbuh 5,03% secara tahunan (yoy). Tempo/Tony Hartawan
Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

Ekonom Indef Didin S. Damanhuri mengkritisi wacana pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia.. Begini penjelasannya.