TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan mendorong kredit usaha rakyat (KUR) dari bank penyalur dapat menyasar UKM dan pedagang di marketplace (platform jual-beli) seperti Buka Lapak.
"Iya, nanti saya ajak teman-teman marketplace untuk bicara sama bank, untuk nyalurin KUR, datanya ada. Sebab, KUR yang dari pemerintah itu kan dialokasikan lewat bank, bank yang menyalurkan, nanti dengan bank penyalur," kata Rudiantara setelah menghadiri acara ulang tahun Buka Lapak di Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017, seperti dikutip dari Antara.
Baca: Baru 13,3 Persen Pengguna Internet Indonesia Belanja Online
Marketplace merupakan salah satu tempat berkumpulnya para wirausahawan UKM dan pedagang untuk berjualan secara online. Marketplace tersebut memuat data profil pedagang, baik data pribadi maupun transaksi yang terjadi, sehingga di marketplace dapat terlihat profil data wirausahawan yang lebih lengkap.
Sementara bank yang akan menyalurkan kredit membutuhkan berbagai data pelanggan yang ingin mengajukan kredit tersebut. Bank perlu mengetahui profil para pelanggannya (know your customer).
Dengan adanya dukungan data terkait dengan wirausahawan dari marketplace tersebut, maka bank dapat lebih mudah mengetahui kelayakan debitur untuk memperoleh KUR.
Karena itu, menurut Rudiantara, marketplace merupakan salah satu wahana untuk menyalurkan KUR yang paling memenuhi syarat.
Baca: Pemerintah Belum Temukan Solusi Masalah Smelter Freeport
"Menurut saya, (marketplace) paling eligible (memenuhi syarat). Karena apa? Kita tahu berapa pendapatannya, rumahnya di mana, dan sebagainya. Sedangkan KUR yang lain kan kadang-kadang hanya kolateral. Kolateral kan orang pinjam Rp 25 juta-Rp50 juta, jaminannya tanah Rp 100 juta. Jaminan tanah itu (berupa) sertifikat. Itu tidak gampang dijual, lho," kata Rudiantara.
Rudiantara menambahkan, dengan pedagang dan UKM yang mencapai jutaan orang itu, maka penyaluran KUR melalui marketplace sangat berpotensi.
Sementara pada 2017, pemerintah menargetkan alokasi KUR sebesar Rp 100 juta hingga Rp 120 triliun.
