Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Berencana Batasi Pembangunan Pabrik Semen

image-gnews
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartato usai rapat dengan Kemenko Perekonomian membahas struktur harga gas industri, di Jakarta, 4 Oktober 2016. Tempo/Richard Andika
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartato usai rapat dengan Kemenko Perekonomian membahas struktur harga gas industri, di Jakarta, 4 Oktober 2016. Tempo/Richard Andika
Iklan

TEMPO.CO, Gresik – Pemerintah pusat berencana membatasi ekspansi industri semen di Indonesia lantaran persaingan industri semen yang semakin ketat. Kelebihan pasokan produksi dalam negeri itu terjadi sejak tahun 2015.

“Tahun 2016 posisinya oversupply 25 persen dari kebutuhannya. Bahkan diperkirakan pada tahun 2018 akan mencapai lebih dari 30 persen,” kata Airlangga Hartarto Menteri Perindustrian dalam sambutannya di Perayaan Hari Ulang Tahun Semen Indonesia ke-4 di Gresik, Senin, 9 Januari 2017.

Airlangga menjelaskan, . “Kementerian tentu akan mengurangi ekspansi yang ada sampai kapasitas tercapai 80 juta ton,” ujarnya.

Dibandingkan negara-negara tetangga, kata Airlangga, peluang pasar juga cukup besar karena konsumsi semen  nasional Indonesia masih kecil, yakni berkisar 243 kilogram per kapita. Adapun konsumsi semen Malaysia sebesar 751 kilogram per kapita, Thailand 443 kilogram per kapita, dan Vietnam 661 kilogram per kapita.

Meski begitu, pembatasan pembangunan bukan berarti pemerintah memberlakukan moratorium investasi. Namun perhatian terhadap suplai dan kebutuhan. Airlangga melanjutkan, pemerintah akan menunggu sampai suplai dan kebutuhan mendekati 80 juta ton. "Tidak moratorium tapi kita sampaikan mengenai supply and demand. Mungkin 3 tahun ke depan akan ada pembatasan,” tuturnya.

Selain itu, industri yang sudah ada didorong untuk bisa memenuhi kebutuhan klinker dalam negeri. Sehingga dalam 2 sampai 3 tahun ke depan, ia berharap tak ada impor klinker lagi.

“Ketika kapasitas sudah naik, tinggal kita dorong demand (kebutuhan) semen supaya meningkat terutama demand non infrastruktur dengan mendorong investasi di industri dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, industri semen masih memiliki prospek cerah mengingat iklim investasi sampai saat ini cukup menarik minat para investor. “Nilai investasi industri semen pada tahun 2016 mencapai Rp 15 triliun, menunjukkan masih menariknya industri semen bagi investor dalam maupun luar negeri.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk itu, Kementerian Perindustrian akan terus mendorong penggunaan semen dalam negeri pada program pembangunan infrastruktur pemerintah yang berkordinasi dengan kementerian lain.

Seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan instansi lainnya. Sehingga diharapkan utilisasi industri semen nasional dapat ditingkatkan.

Sementara itu, PT Semen Indonesia (Tbk) menyatakan bahwa kelebihan pasokan tersebut tidak mereka alami.  “Kami sendiri tidak oversupply, bahkan Semen Gresik masih kekurangan produk. Dari kapasitas produksi 30 juta ton, kami sudah berproduksi 29 juta ton sehingga utilisasinya hampir 100 persen,” ujar Sekretaris Perusahaan Agung Wiharto.

Namun ia mencatat bahwa kelebihan pasokan memang terjadi di industri semen di Pulau Jawa. Ia menggambarkan, konsumsi semen di Jawa mencapai 56 persen atau berkisar 35 juta ton dari total kebutuhan semen nasional sebesar 64 juta ton. “Sedangkan perkiraan total kapasitas produksi di Jawa mencapai 52,6 juta ton dari total nasional 102 juta ton,” katanya.

Kekurangan pasokan justru terjadi di Halmahera, Nusa Tenggara, dan Papua. “Untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera cukup.”

Untuk itu pihaknya mendukung jika pemerintah memberlakukan pembatasan izin pabrik baru. “Kami sangat mendukung. Tapi walau ada moratorium, pabrik kami di Rembang tetap akan jalan karena moratorium tidak bisa kembali (back date),” kata Agung.

ARTIKA RACHMI FARMITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

23 jam lalu

Capres dan Cawapres RI Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat tiba di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu 24 April 2024) ANTARA/Rio Feisal.
Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

Anies dan Muhaimin hadir dalam acara penetapan presiden wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di KPU hari ini.


Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.


Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

4 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair tiba di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Jumat, 19 April 2024. Tony bersama Kemenkominfo membahas percepatan transformasi digital serta pembangunan layanan publik berbasis digital. Tempo/Desty Luthfiani.
Airlangga Hartarto Bertemu Tony Blair Bahas IKN hingga Stabilitas Geopolitik

Tony Blair menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahas IKN hingga stabilitas geopolitik.


Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

6 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Tak Khawatirkan Dampak Konflik Iran-Israel, Airlangga: Belum Ada Apa-apa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai masyarakat Indonesia tak perlu khawatir soal imbas konflik Iran-Israel. Dia mengatakan potensi eskalasi konflik kedua negara tersebut belum diketahui, sehingga pemerintah belum mengambil keputusan apapun.


Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta Pertamina Cs Borong Dolar, KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee

6 hari lalu

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta Pertamina Cs Borong Dolar, KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee

Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN seperti Pertamina memborong dolar AS di tengah memanasnya konflik Iran-Israel.


Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak

6 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal antisipasi Menteri BUMN Erick Thohir terhadap imbas ekonomi dari konflik Iran-Israel. Erick menginstruksikan BUMN yang memiliki porsi utang luar negeri yang besar untuk segera membeli dolar Ameria Serikat dalam jumlah besar.


Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

7 hari lalu

Suasana BNP2TKI di Terminal 4, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, 1 Oktober 2014. Penutupan ini sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit kerja presiden bidang pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.


Terpopuler Bisnis: Kritik terhadap Tiga Menteri Saksi Politisasi Bansos, 907 Ribu Kendaraan Belum Balik ke Jabodetabek

8 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Terpopuler Bisnis: Kritik terhadap Tiga Menteri Saksi Politisasi Bansos, 907 Ribu Kendaraan Belum Balik ke Jabodetabek

Ekonom Ideas mendukung kritik Faisal Basri terhadap tiga menteri yang bersaksi soal politisasi Bansos di MK.


Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

8 hari lalu

Karyawan tengah menghitung uang pecahan 100 ribu rupiah di penukaran valuta asing di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah ke level Rp15.692 pada perdagangan hari ini. TEMPO/Tony Hartawan
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tembus Rp16.100, Mirip dengan Kurs Krismon Mei 1998

Sejarah terulang lagi, nilai tukar rupiah melemah sampai ke titik di atas Rp16 ribu per dolar AS, sama seperti saat krisis moneter 1998.


MK Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim Soal Sengketa Pilpres, Begini Tata Caranya

9 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kiri) memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pemohon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
MK Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim Soal Sengketa Pilpres, Begini Tata Caranya

Sebelum membacakan putusan sidang perkara PHPU, MK akan gelar rapat permusyawaratan hakim. Begini tata cara pelaksanaan RPH sengketa Pilpres 2024?