Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Serap Rp 15 Triliun dari Surat Utang

image-gnews
Petugas tengah menata tumpukan uang di cash center bank BNI Pusat, Jakarta, 16 September 2016. Kementerian Keuangan menunda penyaluran DAU (dana alokasi umum) tahun ini sebesar Rp19,4 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Petugas tengah menata tumpukan uang di cash center bank BNI Pusat, Jakarta, 16 September 2016. Kementerian Keuangan menunda penyaluran DAU (dana alokasi umum) tahun ini sebesar Rp19,4 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp 15 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp 36,9 triliun.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2016, menyebutkan lelang perdana pada awal 2017 ini memenuhi target indikatif yang telah ditetapkan.

Dari lelang tersebut, jumlah yang dimenangkan untuk seri SPN03170404 mencapai Rp 6,1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,93287 persen. "Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 4 April 2017 ini mencapai Rp14,97 triliun," kutip siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa, 3 Januari 2017.

Baca: Cina Pangkas Kepemilikan Surat Utang AS

Imbal hasil terendah yang masuk untuk seri obligasi dengan tingkat kupon diskonto ini mencapai 5,74 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 6,4 persen.

Untuk seri SPN12180104, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 5,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,78674 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 4 Januari 2018 ini mencapai Rp 7,25 triliun.

Baca: Biayai Defisit, Pemerintah Rilis Surat Utang Rp 400 Triliun

Scroll Untuk Melanjutkan

Imbal hasil terendah yang masuk untuk seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 6,64 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 7,5 persen.

Untuk seri FR059, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 3,6 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,79954 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Mei 2027 ini mencapai Rp 5,2 triliun.

Baca: Akhir September, Penerbitan Surat Utang Capai Rp 585,6 T

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,0 persen ini mencapai 7,7 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 8,0 persen.

Pemerintah tidak memenangkan SUN seri FR0061 dan FR0072 meski penawaran yang masuk masing-masing Rp 7,59 triliun dan Rp 1,87 triliun karena target indikatif telah terpenuhi.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi FR0061 mencapai 7,5 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk mencapai 7,75 persen. Sedangkan imbal hasil terendah yang masuk bagi FR0072 mencapai 8,11 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk mencapai 8,42 persen.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

11 jam lalu

Ilustrasi investasi. pixabay
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.


Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

1 hari lalu

Karyawan menunjukkan uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa 16 April 2024, Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) setelah libur Lebaran 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur Lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.


Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

21 hari lalu

Lokasi pertemuan menteri-menteri luar negeri Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Luang Prabang, Laos, Minggu 28 Januari 2024. ANTARA/Kyodo
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.


21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

32 hari lalu

Perayaan hari jadi Museum Layang-Layang ke-21 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2023.  TEMPO/S. Dian Andryanto
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.


Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

41 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.


Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

43 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

Pemerintah telah melelang Surat Utang Negara hari ini Rabu, 13 Maret 2024. Total nominal yang dimenangkan mencapai Rp 24 triliun.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

44 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


Apa Itu SPT Tahunan?

48 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

50 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

51 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.