TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membangun kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan serta pemantapan data dan informasi statistik dalam rangka penanggulangan terorisme.
Kerja sama kedua lembaga negara itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius dan Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa, 27 Desember 2016.
Menurut dia, langkah menggandeng BPS itu merupakan upaya nyata BNPT memperkuat sinergi berdasarkan data statistik secara nasional sehingga nantinya kebijakan dan strategi yang dihasilkan bisa integratif dan berkelanjutan.
"Dengan demikian, program penanggulangan terorisme bisa lebih efektif dan lebih baik," kata mantan Kabareskrim Polri itu.
Suhardi mengungkapkan, selama ini, beberapa program penanggulangan terorisme ada yang belum fokus, terutama yang menyangkut data dan statistik. Ia berharap sinergi dengan BPS ini menjadi solusi untuk menyusun langkah baru bersama 25 kementerian dan lembaga.
Menurutnya, BNPT tidak mungkin menanggulangi terorisme tanpa keterlibatan pihak-pihak terkait, apalagi penanggulangan terorisme itu harus dilakukan dari hulu sampai hilir.
"Selama ini, hard approach belum menyentuh hulu masalah sehingga kita juga harus fokus menyentuh dari hulu sampai hilir agar bisa mereduksi akar masalah terorisme," katanya.
Ia mengatakan data dan informasi statistik diperlukan untuk mengukur indeks terorisme di Indonesia sehingga langkah yang diambil bisa fokus, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Data dan informasi harus dikelola sehingga bisa ditindaklanjuti di lapangan dengan mudah," kata Suhardi yang pernah menduduki jabatan Kadiv Humas Polri.
Sementara Kepala BPS Suhariyanto mengaku, awalnya sempat ragu saat menerima "pinangan" BNPT, terutama bagaimana data-data BPS bisa digunakan dan berkontribusi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
Namun, setelah membaca kejadian teror bom di Jalan M.H. Thamrin Jakarta sampai terakhir penggagalan rencana teror di Bekasi, Tangerang, dan Purwakarta, ia baru sadar bahwa apa yang diberitakan di media itu hanya bagian hilir saja, sementara bagian hulu dalam terorisme itu sangat kompleks.
Ia mempersilakan BNPT memanfaatkan data BPS. Ia berharap data BPS sekecil apa pun bisa memberikan kontribusi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
"Dari MoU ini, kita akan susun indeks risiko terorisme sehingga suatu saat nanti indeks ini bisa sampai level kabupaten dan kota, serta bisa jadi dasar monitoring yang komprehensif," kata Suhariyanto.
ANTARA
