Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Buka Suara tentang Isu Serbuan Tenaga Kerja Cina

image-gnews
Presiden Jokowi meninjau proyek pembangunan Bendungan Kuwil di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 27 Desember 2016. Proyek ditargetkan selesai pada 2019. Foto Aditya Budiman/Tempo.
Presiden Jokowi meninjau proyek pembangunan Bendungan Kuwil di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 27 Desember 2016. Proyek ditargetkan selesai pada 2019. Foto Aditya Budiman/Tempo.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan isu bahwa Indonesia kebanjiran tenaga asing ilegal, terutama dari Cina, adalah fitnah yang tidak boleh dipercaya begitu saja. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 serta PLTP Ulubelu Unit 3 Lampung yang digelar di Tampaso, Minahasa, Selasa, 27 Desember 2016.

”Saya ingin ingatkan sekali lagi, jangan ada yang percaya dengan sebaran fitnah, dengan tenaga kerja dan investasi yang dibilang sebagai ancaman, kebanjiran tenaga kerja, perlu saya sampaikan tidak,” kata Presiden.

Baca: Takut Banjir Pekerja Cina, Buruh Tuntut Bebas Visa Dicabut

Jokowi menyatakan saat ini banyak diisukan tenaga kerja asing dari Cina masuk ke Indonesia hingga jumlahnya mencapai 10 juta bahkan 20 juta orang. “Informasi yang saya terima jumlahnya 21 ribu itu iya. Itu pun keluar dan masuk karena kita banyak hal-hal yang kita belum siap yang harus dipasang. Tapi, kalau kita sudah siap, kita pakai tenaga kerja sendiri,” ujarnya.

Presiden mencontohkan, di PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 serta di PLTP Ulubelu Lampung Unit 3, tenaga kerja asing hanya datang sebentar pada awal-awal proyek dioperasikan.

Selanjutnya, para pekerja asing tersebut akan membantu mempersiapkan, melakukan setting awal, serta menyiapkan sampai terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja di Tanah Air. “Setelah itu, mereka pulang karena mereka juga lebih senang bekerja di negara sendiri. Dipikir kerja di sini mereka senang? Mereka senang di negara mereka sendiri dekat dengan keluarga, dan gaji di sana lebih tinggi,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Diduga Pekerja Ilegal, 4 Warga Cina Ditolak Masuk Indonesia

Presiden menilai isu yang beredar tentang tenaga kerja asing ke Indonesia tidak logis karena upah bekerja di Indonesia rata-rata Rp 1,5–3 juta, sedangkan di Cina di atas Rp 5 juta.

“Mereka ada di sini tapi di awal-awal dalam sebuah proyek karena kita belum tahu teknologinya, pengalamannya mengenai itu juga belum ada, dan ujungnya yang dapat manfaatnya misalnya di PLTP Lahendong dan Ulubelu adalah masyarakat, adalah kita,” katanya.

Presiden mengungkapkan, dari PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 ini bisa menyuplai listrik bagi 20 ribu rumah di Sulawesi Utara, sedangkan dari PLTP Ulubelu Unit 3 didapatkan manfaat kini kebutuhan listrik di Lampung sudah terpenuhi.

ANTARA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gibran Harap Megawati Beri Izin Jokowi Bertemu

17 menit lalu

Wali Kota Solo sekaligus Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal surat Amicus Curiae yang dilayangkan oleh ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Mahkamah Konstitusi, di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Harap Megawati Beri Izin Jokowi Bertemu

Gibran mengatakan jika Megawati mengizinkan Jokowi bertemu, maka para kader dan warga PDIP akan merasa sangat senang.


CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

1 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) bertemu dengan CEO Apple Tim Cook (kanan) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu, 17 April 2024. Sumber: ANTARA
CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

CEO Apple, Tim Cook, melakukan kunjungan ke kantor Menteri pertahanan Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin.


Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

1 jam lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

Pendapat ketiga kubu capres-cawapres soal politisasi bansos dalam putusan MK mendatang.


Soal Tak Ada Pertemuan Jokowi dan Megawati, Gibran Bilang Begini

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Tak Ada Pertemuan Jokowi dan Megawati, Gibran Bilang Begini

Menurut Gibran, pertemuan antara Megawati dan Jokowi akan membuat warga dan kader PDIP sangat senang.


Bali Kini Punya Apple Developer Academy, Kursus Gratis Berisi Serba Serbi iOS

11 jam lalu

Bali Kini Punya Apple Developer Academy, Kursus Gratis Berisi Serba Serbi iOS

CEO Apple, Tim Cook, akan meresmikan Apple Developer Academy di Bali. Pelatihan digital itu bisa diikuti cuma-cuma, namun seleksinya ketat.


Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Tim Cook Temui Prabowo

15 jam lalu

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Tim Cook Temui Prabowo

Chief Executive Officer atau CEO Apple, Tim Cook, menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung selama sekitar satu jam di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu, 17 April 2024.


Jokowi Minta Luhut Koordinasikan Investasi Apple di IKN

15 jam lalu

Jokowi Minta Luhut Koordinasikan Investasi Apple di IKN

Luhut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di IKN sejak Mei 2023. Kini dia ketiban tugas mengkoordinasikan rencana investasi Apple di IKN.


Refly Harun Ungkit Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemblokiran Anggaran Bukan untuk Bansos

15 jam lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Refly Harun Ungkit Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemblokiran Anggaran Bukan untuk Bansos

Tim hukum AMIN Refly Harun mengungkit soal pemblokiran anggaran yang menurut Menkeu Sri Mulyani bukan untuk bansos berbeda dengan pernyataan Airlangga


Balas Sapaan Bos Apple, Netizen Indonesia Manfaatkan Minta Apple Store

16 jam lalu

CEO Apple, Tim Cook melambaikan tangan setibanya di  Apple Developer Academy di Green Office Park, BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu 17 April 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka rencana Apple membuat pengembangan (offset) tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk produk-produk buatan Apple. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Balas Sapaan Bos Apple, Netizen Indonesia Manfaatkan Minta Apple Store

Bos Apple Tim Cook datang ke Indonesia untuk, di antaranya, bertemu Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu 17 April 2024.


Jokowi Sebut Pemerintah Tak Boleh Kalah Canggih dari Pelaku TPPU

16 jam lalu

Presiden Jokowi memberi pengarahan dalam 'Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sebut Pemerintah Tak Boleh Kalah Canggih dari Pelaku TPPU

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah harus bergerak cepat dalam menindak pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU).