TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian berambisi membidik Rp75 triliun dari produktivitas jagung sebagai upaya swasembada komoditas strategis pertanian.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pihaknya tengah meningkatkan produktivitas jagung seiring telah diresmikannya varietas Nakula Sadewa (Nasa) 29 oleh Presiden Jokowi pada Oktober lalu.
"Jagung Nasa 29 ini akan coba ditanam serempak di sentra-sentra jagung seluruh Indonesia sehingga produksinya bisa meningkat 100%," ujarnya di sela Launching Sistem Informasi Pertanian Modern Berbasis Smartphone di Bogor, Kamis (22 Desember 2016).
NASA 29, yang memiliki potensi panen mencapai 13 ton per hektare merupakan singkatan dari Nakula dan Sadewa. Adapun angka 29 diambil dari tanggal 29 Oktober saat diresmikannya nama tersebut.
Amran menuturkan, jagung Nasa 29 atau jagung berisi satu pohon dua tongkol tersebut menjadi gerbang pembuka upaya pemerintah mengejar swasembada jagung.
Menurutnya, pada tahun depan pemerintah berupaya menyetop impor jagung karena potensi jagung Nasa 29 akan mulai dihasilkan meskipun masih dalam tahap proses penanaman.
Saat ini, pihaknya mencatat lahan tanam jagung mencapai sekitar 6 juta hektare. Jika Nasa 29 ditanam serentak, kata dia, produktivitasnya akan menghasilkan berkali-kali lipat.
Dia memberi contoh jika produktivitas jagung mencapai 10 ton per hektare dan dikalikan lahan rata-rata 5 juta hektare di seluruh Indonesia, maka produktivitas sudah 50 juta ton.
"Itu artinya diperkirakan ada kenaikan mencapai 25 juta ton dari produksi saat ini, kemudian kalikan dengan harga Rp3 juta per ton jagung, maka kita sudah mencapai Rp75 triliun, dan itu semua petani yang menikmati," paparnya.
Amran mengklaim, impor jagung sudah menurun hingga 60% dan akan terus ditekan hingga 2018 sehingga tidak ada lagi impor dengan adanya produktivitas Nasa 29 tersebut.
Pihaknya bahkan akan memberi hadiah umroh kepada para petani yang bisa memanen jagung hingga 20 ton per hektare.
Tambah Anggaran
Pada kesempatan berbeda, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat mendorong pemerintah menambah anggaran untuk perbenihan hortikultura kendati aturan mengisyaratkan penambahan anggaran pada sektor pengembangan pasar. Sebab, apabila tidak ada anggaran yang besar maka kualitas benih sulit bisa dilahirkan.
Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan, selain masalah anggaran yang berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil penelitian benih juga menyangkut struktur organisasi balai perbenihan hortikultura yang secara kebijakan masih relatif lemah.
Di samping itu, regulasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagian besar hanya mengatur soal pengembangan pasar dan pengereman impor. Padahal, di sektor hulu terutama pengembangan benih sangat diperlukan mengingat kualitas produksi bisa menentukan pasar yang lebih luas bahkan daya saing dengan impor.
"Yang namanya penelitian dan pengkajian terhadap benih relatif lambat dan kurang. Karena pemerintah masih fokus terhadap pengembangan padi, jagung, dan kedelai," katanya.
