TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perlu ada peningkatan teknologi yang mampu memberi peringatan dini terhadap bencana agar peluang kerusakan dan kerugian dapat dikurangi. Menurut dia, kementeriannya memulai melakukan peningkatan teknologi itu untuk mereduksi banyaknya kecelakaan akibat bencana alam.
Budi Karya menyampaikannya dalam pidato pembukaan seminar nasional yang digagas Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan bertajuk 'Mitigasi Bahaya Gempa pada Infrastruktur Transportasi Indonesia' di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Desember 2016. "Kami ingin meningkatkan teknologi yang mampu mengidentifikasi gempa-gempa tersebut untuk mereduksi banyaknya kecelakaan," ujar Budi Karya.
Budi Karya menuturkan, Indonesia menjadi daerah rawan bencana karena terletak di jalur Ring of Fire kawasan Pasifik. Indonesia juga menjadi pusat pertemuan lempeng bumi, seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lokasi itu membuat Indonesia tepat berada di atas jalur gempa dan patahan-patahan yang menyebabkan gempa, antara lain di Aceh dan Padang.
Baca: Jalan Rusak Akibat Gempa, Kemenhub Gelar Observasi
Kondisi itu dapat menyebabkan bencana yang akan berdampak pada pembangunan infrastruktur nasional. Dalam catatannya, Budi Karya melanjutkan, bencana alam di Indonesia memberikan dampak besar kehilangan jiwa harta lainnya, contohnya gempa dan tsunami di Aceh 2004 lalu memakan lebih dari 168.000 jiwa.
Menurut BNPB, kerugian materiil akibat bencana alam mencapai Rp 40 triliun per tahun. "Karena merusak infrastruktur di bidang transportasi berupa jalan, terminal, stasiun, bandara yang pasti mengganggu jalannya roda perekonomian," ucap Budi Karya.
Baca: Ini Penyebab Kerusakan Besar di Gempa Pidie Jaya
Oleh karena itu, guna meminimalisasi dampak bencana harus ada pemetaan daerah rawan bencana. "Harus diperhatikan pula potensi kekuatan gempa ini yang akan menjadi referensi merumuskan pembangunan berkelanjutan transportasi di Indonesia," kata Budi Karya. Dia pun menuturkan bahwa Kementerian Perhubungan perlu bekerjasama memitigasi antarkementerian, lembaga, swasta, dan masyarakat.
RICHARD ANDIKA | JOBPIE