TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 2.250 tenaga kerja konstruksi mengikuti sertifikasi Tenaga Terampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli pada proyek-proyek swasta dan BUMN Karya, Kamis, 15 Desember 2016.
Direktur Jenderal Bina Kontruksi Yusid Toyib mengatakan, sertifikasi dilakukan melalui on job training di 15 proyek swasta dan 6 proyek strategis milik BUMN Karya.
"Sertifikasi memberi keyakinan dan optimisme bahwa kita bisa dan sanggup menyiapkan dan mempercepat proses Sertifkasi Tenaga Kerja Konstruksi seperti yang dilakukan selama 3 (tiga) hari ini secara on job training," kata Yusid dalam sambutannya, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 16 Desember 2016.
Dalam kegiatan ini, Kementerian PUPR juga melibatkan tiga perusahaan, yakni PT Total Bangun Persada, PT Nindya Karya, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. Yusid menambahkan, sertifikasi adalah kewajiban dan kedepannya akan dirancang regulasi mengenai standar minimal gaji tenaga kerja konstruksi (remunerasi).
"Nantinya akan ada Peraturan Menteri PUPR yang mengatur itu. Kami diberi target maksimal 2 tahun selesai untuk aturan tersebut dan kami akan usahakan lebih cepat," kata Yusid.
Sertifikasi tenaga konstruksi merupakan program yang tengah digencarkan diseluruh Indonesia. Tujuannya antara lain melindungi tenaga kerja konstruksi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan ASEAN 2015 dan Asia Pasifik 2020.
Di samping itu sertifikasi juga menciptakan kesadaran Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Tenaga Kerja Konstruksi akan pentingnya sertifikasi dan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan sertifikasi melalui on job training.
Kegiatan Sertifikasi pada proyek-proyek swasta dan BUMN Karya dengan sumber pendanaan proyek non-APBN adalah pilot project. Setelah ini, perusahaan dan kontraktor diharapkan mensertifikasikan tenaga kerja konstruksinya sendiri.
INGE KLARA
