Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementan Klaim Indonesia Sudah Mandiri Benih

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberi makanan untuk ikan yang diternak di lahan pertanian padi di Tanjungsari, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, 29 Oktober 2016. Dalam kunjungan itu Presiden Joko Widodo mengamati langsung hasil panen benih unggulan. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Presiden Joko Widodo memberi makanan untuk ikan yang diternak di lahan pertanian padi di Tanjungsari, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, 29 Oktober 2016. Dalam kunjungan itu Presiden Joko Widodo mengamati langsung hasil panen benih unggulan. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian menyebut impor benih hortikultura yang terus dilaksanakan hingga sekarang bertujuan untuk memperkaya varietas benih di dalam negeri, sekaligus menurunkan harga komoditas hortikultura saat terjadi lonjakan.

Direktur Perbenihan Hortikultura Ditjen Hortikultura Kementan Sri Wijayanti Yusuf menyampaikan Indonesia telah mandiri benih untuk sebagian besar produk hortikultura. Impor benih dilakukan untuk memperkaya plasma nutfah benih Indonesia melalui teknologi pemuliaan.

Dia mencatat Indonesia pun sudah mengekspor benih cabai rata-rata 4.000 kilogram per tahun. Menurutnya, benih yang diimpor merupakan benih unggul yang sebelumnya telah melewati serangkaian uji keunggulan. “Impor kita sedikit sekali, tidak lebih 3% dari kebutuhan benih nasional. Cabai dan bawang sudah mandiri, kentang granola juga sudah. Kalau kentang atlantis kita memang masih impor benihnya sebagian, karena sudah ada yang diproduksi di dalam negeri,” ujar Sri di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2016.

Dia menyebut untuk benih yang dimasukkan secara legal, petani tidak perlu khawatir karena benih tersebut telah diperiksa oleh Badan Karantina dan terjamin bebas dari penyakit.

Senada dengan itu, Ketua Umum Dewan Bawang Merah Indonesia (DBMI) Mudatsir menyebut impor benih komoditas itu selama ini memang terbilang kecil, karena dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dia menyebut Indonesia mampu tidak impor benih bawang asalkan pasokan dan kebutuhannya lebih ditata. “Kalau kita siapkan sejak awal, kebutuhannya tidak akan kurang. Selama ini impor 1.000-an ton itu karena kita tidak hitung-hitung [tidak memperkirakan]. Tahun 2017 saya harap tidak lagi impor karena kami bisa penuhi sendiri,” ujar Mudatsir.

Dia mencatat impor benih bawang merah 1.000 ton tahun ini sebetulnya mampu disubsitusi oleh petani sendiri dari lahan hanya 100 ha. Kendati demikian, dia menyebut ada permintaan yang tidak bisa diantisipasi, terutama dari daerah-daerah yang petaninya memanfaatkan lahan padi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagaimana diketahui, Indonesia belum lama ini sempat diramaikan dengan penangkapan empat warga Cina yang melakukan budidaya cabai di Bogor, Jawa Barat. Mereka ternyata membawa benih cabai dengan penyakit Erwinia chrysantemi yang tidak terdapat di Indonesia.

Pemerintah melalui Badan Karantina Pertanian Kementan akhirnya memusnahkan sedikitnya 5.000 batang pohon cabai dan benih tanaman seberat 2 kg, agar penyakit tersebut tidak menular. Pemerintah menyebut tingkat kerusakan yang disebabkan Erwinia chrysantemi pada tanaman hortikultura mencapai 70%.

Sebagai catatan, investasi petani hortikultura lebih tinggi dari petani tanaman pangan, dengan biaya per ha mencapai Rp90 juta. Merespons masuknya benih berpenyakit itu, Kepala Klinik Tanaman Departemen Proteksi Faperta IPB Widodo mengungkapkan pemerintah perlu memiliki regulasi soal kesehatan benih. Saat ini regulasi yang ada hanya mengatur karakter agronomis benih seperti daya kecambah, kadar air, dan bentuk fisik.

“Aturan yang mencatumkan persyaratan kesehatan benih itu tidak ada. Kesehatan benih tidak menjadi bagian dari varietas benih yang diimpor. Persoalan lain lagi, benih bisa datang dari jalur yang ilegal. Kalaupun lewat bandara, kalau tidak di-declare, tidak akan ada pemeriksaan di karantina,” ungkap Widodo saat dihubungi Bisnis. *

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

8 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

20 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

23 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

23 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

31 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

35 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

45 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

55 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

17 Februari 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

15 Februari 2024

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.