TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arie Setiadi, mengatakan pihaknya memiliki langkah penanganan kemacetan di gerbang tol. Salah satunya tetap mengandalkan pengalihan lalu lintas.
“Dilakukan ketika antrean lebih dari batas tertentu, misalnya sudah mencapai 1 kilometer,” kata Arie saat berbicara di dalam ruang rapat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis, 8 Desember 2016.
Arie menyatakan langkah berikutnya adalah membuka-tutup tol. Jika antrean kendaraan sudah menimbulkan gangguan ke jalur utama, maka akan dialihkan atau dibuka jalan tolnya.
Selain itu, ada peningkatan layanan transaksi di tol. Kementerian PUPR sudah memerintahkan operator jalan tol untuk menambah jumlah gardu, memakai gate reversible yang disesuaikan dengan arus kendaraan. “Dilihat mana traffic lebih besar, bisa gate exit bisa juga gate entrance,” ucap Arie.
Baca: Susi: Kapal Malaysia Curi Ikan, Apa Itu Rekreasi?
Arie juga mengungkapkan, nantinya gerbang tol akan dibuat memakai sistem hibrida. Sistem hibrida ini berarti semua gerbang tol bisa memakai pembayaran tunai dan nontunai.
Untuk kemacetan di tempat istirahat, ucap Arie, pihaknya akan menutup rest area yang sudah penuh. Selain itu, akan disediakan area parkir yang disediakan toilet mobile dan juga sejumlah tenda petugas.
Menurut Arie, Kementerian PUPR akan menertibkan kendaraan yang diparkir di bahu jalan. Parkir di bahu jalan dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan di ruas jalan tol. “Kami juga mempertimbangkan contra-flow, dengan koordinasi kepolisian.”
Jalur-jalur alternatif juga sudah disiapkan. Misalnya, meminta Balai Jalan 7 memperbaiki jalan dari Bekasi ke Karawang. “Diperbaiki semua dan disiapkan,” tutur Arie.
DIKO OKTARA
