Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Potensi Ekspor, Pupuk Kaltim Dukung Program Budidaya Kerapu

image-gnews
Kelompok nelayan memberi makan ikan kerapu dalam keramba di perairan pulau Kolorai, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, 12 November 2015. Perairan pulau itu merupakan jalur migrasi tuna dari Pasifik ke laut di nusantara dan sebaliknya. Dengan segala potensi kelautannya Morotai digadang-gadang menjadi sebuah kawasan Mega Minapolitan. ANTARA/Fanny Octavianus
Kelompok nelayan memberi makan ikan kerapu dalam keramba di perairan pulau Kolorai, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, 12 November 2015. Perairan pulau itu merupakan jalur migrasi tuna dari Pasifik ke laut di nusantara dan sebaliknya. Dengan segala potensi kelautannya Morotai digadang-gadang menjadi sebuah kawasan Mega Minapolitan. ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur atau Pupuk Kaltim, mendukung program budidaya ikan kerapu.

Menurut Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pupuk Kaltim Meizar Effendi, program budidaya ikan kerapu dirasa tepat mengingat peluang ekspor kerapu yang sangat menjanjikan.

Produksi ikan kerapu yang ada saat ini hanya sekira 6-10 ton per bulan. Sementara peluang untuk ekspor sekitar 20 ton per bulan, sesuai kapasitas minimal kapal asing yang bisa sandar di pelabuhan Bontang," ucap Meizar dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Desember 2016.

Program budidaya ikan kerapu dimulai dengan memberangkatkan masyarakat Bontang Kalimantan Timur untuk mengikuti pelatihan dan pemagangan budidaya ikan kerapu dan lobster di Panimbangan Tanjung Lesung Banten pada akhir November lalu. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat pesisir menjadi lebih mandiri, menciptakan tenaga terdidik dan berpengalaman dalam budidaya perikanan.

"Selain itu juga untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Bontang, selain investasi bisnis berbasis gas atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui," ucap Meizar.

Baca: Jerman Tawari Bali Kerja Sama Infrastruktur dan Pendidikan

Meizar menyebutkan Pupuk Kaltim akan terus berupaya untuk meningkatkan sinergi dengan Pemkot Bontang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Sinergi di bidang pengembangan pesisir sangat tepat mengingat pasokan gas alam yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bisa saja habis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Agar Bontang tidak menjadi kota mati yang ditinggalkan oleh penduduknya, diharapkan budidaya ikan kerapu dan terumbu menjadikan Bontang sebagai Kota Bahari yang diperhitungkan di Indonesia, bahkan di dunia,” ucap Meizar.

Meizar menambahkan perusahaan terus berkomitmen untuk menjaga ekosistem laut melalui program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan (CSR) dan CSV (creating shared values) atau peran ganda perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial.

Simak: Industri Kreatif Efektif Perkuat Identitas Bangsa

Perusahaan juga berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dengan mengembangkan berbagai program kemaritiman. Salah satunya adalah dengan menebar4.000 bibit ikan kerapu di keramba nelayan Tanjung Limau. “Kami meyakini bahwa konsep CSV menjadi solusi konkrit dan terkini bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Meizar.

SETIAWAN ADIWIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

10 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

10 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

38 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

59 hari lalu

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

KKP akui ada peningkatan kasus dan denda penangkapan ikan ilegal yang ditangani.


Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

12 Januari 2024

Proyek Giant Sea Wall
Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

Walhi Indonesia menyoroti rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantura Jawa.