TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan wakil rakyat khususnya Dewan Perwakilan Daerah meminta pemerintah mengupayakan peningkatan kualitas garam lokal, sehingga bisa menggantikan importasi garam yang telah dibuka demi memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
Wakil Ketua DPD Farouk Muhamad mengatakan kualitas garam impor memang lebih baik dibandingkan produksi lokal yang kandungan NaCl masih di bawah 94,7%. Hal ini, katanya, harus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan oleh para petani garam.
Jika kualitas garam lokal terus tertinggal dibandingkan garam impor, sehingga pemeirntah terus-menerus membuka keran impor garam demi memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka dalam jangka panjang para petani garam akan terpinggirkan. “Jika impor ini diberikan kelonggaran atau tidak ada batasan, maka akan merugikan petani. Walaupun tingkat kebutuhanya banyak,” ucapnya dalam rilis yang diterima, Selasa, 6 Desember 2016.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyatakan penyusunan peta jalan importasi sejumlah komoditas akan tetap memperhatikan kebutuhan industri sejalan dengan pengembangan produksi dalam negeri.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan peta jalan (roadmap) tersebut akan dibahas bersama dengan kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perindustrian di bawah kendali Kementerian Koordinator Perekonomian. “Kami akan koordinasi dulu, misalnya jagung dengan Kementan dan garam dengan KKP. Salah satu [poinnya] misal adalah meningkatkan kualitas garam lokal sehingga cocok untuk kebutuhan industri,” ujarnya.
Pada 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melansir realisasi produksi garam mencapai nasional 2,8 juta ton atau naik dibandingkan pada 2014 yang hanya mencapai 2,5 juta ton. Namun, basis perhitungan KKP untuk memprediksi adanya peningkatan produksi garam dinilai perlu pengkajian ulang. Pasalnya, dilaporkan tidak ada peningkatan lahan garam dan program yang mendukung pencapaian produksi nasional.
Adapun, luas lahan saat ini tercatat 26.000 ha dengan asumsi produktivitas lahan rata-rata 75 ton/ha, maka produksi garam hanya sekitar 1,95 juta ton per tahun. Asosiasi pengusaha mengemukakan, klaim peningkatan produksi garam oleh pemerintah berpengaruh terhadap pengaturan distribusi garam lokal.
Dia menambahkan produksi garam dalam negeri bukan tidak mustahil mampu memenuhi kualifikasi industri apabila proses dan teknologi yang dimiliki oleh petani lokal bisa dikembangkan. Untuk sementara, Enggar tidak melarang adanya importasi demi pemenuhan kebutuhan industri.
Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam (AIPGI) Tony Tanduk mengemukakan penyerapan garam seharusnya tidak menggangu daya saing dua industri pengguna garam terbesar, yakni industri makanan dan minuman (mamin) dan industri CAP (petrokimia).
Dari catatannya, kedua industri ini menempati urutan teratas dalam hal pertumbuhan industri lima tahun terakhir, rata-rata mencapai 8,5% dan 7,6%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan industri nasional 2011-2015 sebesar 5%.
Tony mengatakan, importasi garam industri tidak akan mengganggu keberlangsungan produksi garam lokal. Garam yang dibutuhkan industri, tuturnya, antara lain harus memiliki kandungan air maksimal 0,5% dan kandungan NaCl minimal 98%.
Untuk menyelesaikan permasalahan garam secara nasional, katanya, Pemerintah perlu fokus untuk membenahi sektor hulu dengan memperbaiki data produksi dan mendorong industrialisasi garam, bukan membatasi impor atau membebani industri untuk menyerap garam rakyat.
"Pemerintah dapat mendorong PT Garam berperan menyerap garam produksi petambak lokal, lalu menjual garam lokal kepada industri pengolahan garam yang menggunakan teknologi tinggi untuk meningkatkan kualitas produksinya, tidak hanya menggunakan geo membrane," katanya. *
