TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi penetapan harga eceran tertinggi (HET) bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang berbeda di setiap daerah. Menurut dia, hal itu tidak seharusnya terjadi. Sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo, kata Tjahjo, jika diterapkan satu harga, seharusnya harga BBM tidak dibedakan di tiap daerah.
“Itu memang keinginan Presiden dan kewajiban pemerintah bahwa seluruh warga negara Republik Indonesia tidak mengalami perbedaan. Baik yang di Jakarta, di Papua, maupun yang di Pucuk Gunung juga harus bisa membeli BBM ataupun harga beras, harga semen, yang sama,” ujar Tjahjo saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 22 November 2016.
Sebelumnya, Pertamina berdalih penerapan BBM satu harga akan sangat bergantung pada pemerintah daerah (pemda). Sebab, pemda-lah yang menentukan HET, sedangkan Pertamina hanya menanggung kewajiban distribusi BBM satu harga sampai ke agen penyalur minyak dan solar (APMS). Selepas dari APMS, pengecer akan menjual BBM tersebut sesuai dengan HET yang ditentukan pemda.
Menteri Tjahjo menilai tidak seharusnya tiap-tiap daerah menentukan HET BBM. Sebab, mereka merupakan bagian dari NKRI dan harus tunduk kepada kebijakan yang ditetapkan negara demi terwujudnya satu harga BBM yang sama di seluruh Indonesia.
“Enggak ada rekomendasi, ya itu yang harus diwujudkan. Daerah harus ikut setiap kebijakan pusat dengan satu harga, yang tadinya di Papua bisa lima kali lipat, itu kan tidak menguntungkan masyarakat. Saya kira daerah sangat merespons positif,” kata Tjahjo.
Mengenai penentuan harga BBM, Menteri Tjahjo menuturkan hal tersebut sebaiknya diatur sendiri oleh Pertamina. Termasuk untuk penetapan HET di wilayah yang sulit dijangkau, seperti Papua. “Yang ngatur Pertamina, dong, standarnya harusnya sama. Kalau semua satu rupiah, ya harus satu rupiah. Kalau mahal kan karena naik pesawat terbang, tapi sekarang kan (di Papua) ada jalur tembus ke Puncak Jaya,” tuturnya.
Pemerintah telah menetapkan pemberlakuan BBM satu harga di seluruh Indonesia per 1 Januari 2017. Harga BBM penugasan, seperti Premium dan solar, direncanakan memiliki harga yang sama di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung hal tersebut, pada Senin, 21 November, VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menyatakan Pertamina akan membangun 22 APMS di wilayah terpencil atau terluar untuk mengejar target bahan bakar satu harga. “Selain itu, dibangunnya APMS diharapkan dapat mempermudah distribusi Pertamina dalam menyalurkan BBM,” kata Wianda.
Wianda menuturkan, untuk pembangunan satu APMS yang merupakan representatif dari SPBU, diperkirakan modal yang dibutuhkan sekitar Rp 1 miliar guna membangun kapasitas penyimpanan sebanyak 30 drum BBM.
DESTRIANITA
