Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasar Ikan Terintegrasi Muara Baru Ditarget Beroperasi 2017  

image-gnews
TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasar ikan terintegrasi di Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Jakarta, ditargetkan beroperasi awal 2017 meskipun realisasi pembangunan gedung pasar masih 50%. Pembangunan dikebut agar selesai akhir tahun ini.

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Nizam Zachman, nama baru Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Rahmat Irawan mengatakan percepatan pembangunan pasar ikan terintegrasi 1 (PIT 1) dilakukan dengan pendampingan dari tim Itjen KKP sehingga akan selesai tepat waktu. PIT 1 akan menjadi bagian dari proyek National Fish Center.

“Dua minggu pertama akan kami uji coba dulu. Paling tidak Januari 2017 sudah bisa kami eksekusi di lapangan dan aktivitas pelelangan sudah bisa berjalan,” katanya, Senin (21 November 2016).

Menurutnya, keberadaan PIT 1 akan memungkinkan sistem pelelangan ikan lebih baik dan lebih akurat. PPS Nizam Zachman mencatat volume ikan tuna yang didaratkan di pelabuhan itu rata-rata 300 ton per hari.

Sistem pelelangan ikan nantinya dibagi menjadi dua, yakni untuk ikan tuna segar dari kapal longline dan ikan nontuna beku, seperti cumi-cumi dari kapal bouke ami atau purse seine cakalang. "Ini penting untuk mengetahui stok ikan dan potensi perikanan di Indonesia,” tuturnya.

Adapun proyek National Fish Center (NFC) merupakan upaya merevitalisasi kawasan Pelabuhan Muara Baru dan menyulapnya menjadi pasar ikan modern.

Pembangunan NFC merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) untuk menata ulang kawasan pelabuhan perikanan menjadi pasar ikan modern setara Tsukiji Fish Market di Jepang atau Sydey Fish Market di Australia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rahmat menyebutkan pusat perikanan terpadu akan dibangun di atas tanah seluas 100 hektare milik KKP dan Perum Perindo. Dia berangan-angan NFC akan menjadi semacam etalase atau ikon perikanan di Jakarta.

“Coba bayangkan ada whole shale market untuk ikan-ikan ekspor. Dibuat dua lantai, masing-masing lantai untuk ikan kebutuhan ekspor dan ikan kebutuhan lokal,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan fasilitas pendukung akan dimulai 2017, a.l. tempat pelelangan ikan sebanyak satu unit, dua unit ice flake maker 10 ton, empat unit ice flake maker 1,5 ton, shelter dan kendaraan roda enam untuk operasional di kawasan NFC.

Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP akan membangun pasar ikan modern dengan anggaran lebih dari Rp160 miliar.

Adapun Perum Perindo akan membangun rumah sakit nelayan, rumah singgah nelayan, transit shed modern, sea water reverse osmosis (SWRO) dengan kapasitas 3.000 ton, gedung perkantoran 21 lantai, dan food court.

Rahmat berharap gagasan pembangunan pasar ikan modern dapat menjadi model percontohan untuk pelabuhan lain sehingga cita-cita menempatkan Indonesia di garis terdepan sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia terwujud.
BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

6 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

16 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

35 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

35 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

35 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

37 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

37 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

49 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

58 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

19 Februari 2024

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.