TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana memberikan subsidi ongkos angkut terhadap delapan komoditas yang selama ini menjadi penyebab inflasi. Delapan komoditas itu antara lain beras, minyak goreng, bawang merah, terigu, cabai, dan gula. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan pemberian subsidi itu agar harga komoditas-komoditas tersebut bisa terjangkau masyarakat.
"Rencana itu masih kami rumuskan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ucap Soekarwo setelah membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Se-Jawa Timur di Auditorium Bank Indonesia, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu, 16 November 2016.
Menurut dia, pemberian subsidi itu rencananya dilakukan selama setahun penuh agar harga delapan komoditas penyebab inflasi itu bisa dikendalikan. Skenario yang diusulkan OJK dan BI, ujar dia, adalah pengendalian harga. Salah satu skenarionya adalah memutus rantai dari distributor pertama ke distributor keempat di seluruh Jawa Timur.
Baca juga:
Muhammadyah Dukung Polri Tak Menahan Ahok
Samsung Akuisisi Perusahaan Layanan Pesan, Saingi WhatsApp?
Soekarwo menuturkan nantinya rantai distribusi dari Jawa Timur akan diserahkan kepada kabupaten/kota. Dari kabupaten/kota selanjutnya akan didistribusikan ke kecamatan. "Dengan begitu, kami memerlukan buffer stock atau tempat untuk penyimpanan barang," katanya. Itu sebabnya, BI dan OJK menggagas untuk memanfaatkan BUMD provinsi.
BI dan OJK, kata dia, mengusulkan BUMD untuk dapat berperan. Dia mencontohkan BUMD Jawa Timur, Jatim Graha Utama (JGU), yang bisa memanfaatkan Pasar Induk Puspa Agro di Jemundo, Taman, Sidoarjo. "Setelah diterima di Puspa Agro, barang didistribusikan ke tempat logistik lain," ucapnya.
Baca juga:
Kadin: Pengusaha AS Minta Indonesia Tak Khawatir Soal Trump
Trump Proteksi Pasar AS, Begini Dampaknya bagi Indonesia
Menurut dia, distribusi barang dari provinsi ke daerah lain tersebut yang akan memperoleh subsidi ongkos angkut. "Jika nanti pola dan format sudah berjalan, BUMD akan melakukan pinjaman ke bank dengan melakukan distribusi dengan prasyarat keuntungan dibatasi,” ujar Soekarwo.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Benny Siswanto menuturkan, pada tahap awal, pemberian subsidi ongkos angkut masih dibutuhkan. Namun, setelah berjalan stabil, subsidi itu perlahan akan dicabut. "Nanti akan kelihatan efisiensi dan optimalisasi rantai distribusi, sehingga harga akan rendah," kata Benny.
NUR HADI
