TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para menteri mengawal investasi bidang infrastruktur. Pengawalan menjadi penting guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. "Pembangunan tidak selalu memakai APBN dan APBD. Kita harus membuka peluang sebanyak-banyaknya kepada swasta dan kita buka seluas-luasnya investasi dari nonpemerintah," kata Jokowi saat pembukaan rapat terbatas tentang pembiayaan investasi non-APBN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2016.
Menurut Jokowi, investasi nonpemerintah yang diharapkan adalah swasta murni, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kerja sama pemerintah-swasta. Pemerintah membutuhkan peran swasta untuk menggerakkan ekonomi karena APBN tidak mungkin membiayai pembangunan infrastruktur yang selama lima tahun mencapai Rp 4.900 triliun.
Kekurangan dana inilah yang diisi swasta, BUMN, dan skema kerja sama pemerintah-swasta. "Berikan swasta kalau mau. Kalau enggak mau, berikan BUMN. Kalau BUMN tidak mau karena secara hitung-hitungan tidak nyambung, baru pakai APBN," katanya.
Jokowi meminta semua kementerian dan lembaga negara harus melakukan terobosan, tidak terjebak rutinitas dan hanya bekerja biasa-biasa saja sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
"Jangan rutinitas dan jangan bekerja biasa-biasa saja. Koordinasi antar-kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci," katanya.
Presiden mengatakan swasta membutuhkan gambaran investasi yang akan ditawarkan, dan gambaran tersebut yang selama ini tidak pernah ada karena swasta hanya disuguhkan lokasi dan rencana yang tidak disertai kalkulasi awal. Jika swasta tertarik, Presiden juga meminta dukungan izin juga harus dikawal dan diikuti agar investor tidak lepas.
Masalah lain dalam investasi nonpemerintah adalah ketersediaan dana. Jokowi meminta ada terobosan pendanaan, termasuk mencari sumber dana dari lembaga pengelola dana pensiun dan asuransi. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan lahan dan sumber listrik, dan untuk itu harus dikawal dari awal sampai akhir.
ANTARA
