Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Strategi Harga Gas Tak Tepat, ESDM: Penerimaan Negara Hilang  

image-gnews
Petugas memeriksa tekanan gas di Pressure Reducing Station PT PGN di Semarang, 8 September 2016. PGN area Semarang telah menyalurkan ke delapan pelanggan industri di kawasan Tambak Aji. ANTARA FOTO
Petugas memeriksa tekanan gas di Pressure Reducing Station PT PGN di Semarang, 8 September 2016. PGN area Semarang telah menyalurkan ke delapan pelanggan industri di kawasan Tambak Aji. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.COJakarta - Pemerintah memperkirakan bakal ada potensi kehilangan penerimaan negara jika strategi yang diambil untuk menurunkan harga gas industri di Indonesia tak tepat. "Harga gas di tingkat hulu sudah dikalkulasikan dengan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dan PPh (pajak penghasilan)," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral IGN Wiratmaja Puja dalam media briefing di kantornya di Jakarta Selatan, Senin, 24 Oktober 2016.

"Jika keduanya dihilangkan, harga gas bisa turun. Tapi penerimaan negara bisa hilang," kata Wiratmaja. Pernyataan ini menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo agar harga gas turun menjadi US$ 6 per MMBTU. Penurunan harga gas tersebut, menurut Presiden, bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia.

Wiratmaja menjelaskan bahwa harga gas di Indonesia saat ini untuk tingkat hulu adalah US$ 5,9 per MMBTU. Dengan perhitungan biaya transmisi US$ 0,9 dan distribusi US$ 1,5, maka harga gas akhir pada tingkat pengguna adalah US$ 8,3 per MMBTU. "Ini data yang bicara, belum masuk kebijakan," tuturnya.

Menurut Wiratmaja, harga gas pada tingkat hulu bisa saja ditekan hingga US$ 5,1 per MMBTU kalau tidak ada PNBP. "Tapi penerimaan negara bisa hilang US$ 544 juta per tahun," ucapnya. Adapun jika PPNB dan PPh dihapus sekaligus, penerimaan negara yang hilang bisa mencapai US$ 1,265 miliar per tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Wiratmaja mengungkapkan bahwa komponen biaya dalam production sharing contract atau kontrak bagi hasil juga tidak bisa ditekan untuk menurunkan harga gas. "Jangan, kita harus menghormati kontrak dengan KKKS (kontraktor kontrak kerja sama)," katanya.

Pilihan yang paling mungkin untuk menekan harga gas, ujar Wiratmaja, adalah melalui penurunan biaya cost recovery atau biaya pemulihan eksplorasi minyak dan gas. "Dua komponen dalam cost recovery bisa ditekan, yaitu capital expenditures (Capex) dan operating expenses (Opex).”

FAJAR PEBRIANTO | RR ARIYANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

17 hari lalu

Asap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru terlihat dari Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Jumat 16 Februari 2024. Bedasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada periode pengamatan Jumat (16/2) pukul 06.00-12.00 WIB Gunung Semeru mengeluarkan material vulkanik dengan 19 kali gempa letusan atau erupsi amplitudo 10-22mm selama 83-130 detik, 7 kali gempa Awan Panas Guguran (APG) amplitudo 3-8mm selama 39-51detik. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.


Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

24 hari lalu

Uji coba penggunaan bakar bakar gas alam cair (LNG) untuk truk pengangkut bahan bakar gas (BBG). (Foto: ANTARA/HO-PT PGN Tbk)
Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.


Tambahan Penerima Harga Gas Khusus Belum Jelas, Menperin: Pusing Saya Hadapi ESDM

24 hari lalu

Pekerja melakukan perbaikan di lokasi kebocoran pipa gas di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Tambahan Penerima Harga Gas Khusus Belum Jelas, Menperin: Pusing Saya Hadapi ESDM

Menperin Agus Gumiwang mengaku pusing karena usulan perluasan penerima harga gas khusus tak kunjung menemukan titik terang dari Kementerian ESDM.


34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

18 Januari 2024

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker yang diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat daerah setempat di 36 Provinsi. Tempo/Tony Hartawan
34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.


Berikut Harga Gas 3 Kg di Jakarta Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024

20 Desember 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho bersama PT Pertamina dan Hiswana Migas melakukan monitoring ketersediaan stok dan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram ke agen dan pangkalan di DKI Jakarta, Selasa, 19 Desember 2023. ANTARA/Siti Nurhaliza
Berikut Harga Gas 3 Kg di Jakarta Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024

Pemprov DKI memastikan harga dan stok tabung gas epliji 3 kg menjelang Natal dan tahun baru 2024 aman. Berikut harganya.


Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

16 Oktober 2023

Ilustrasi Jejeran Rice Cooker. shutterstock.com
Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?


Jokowi Instruksikan Menteri ESDM untuk Evaluasi Biaya Produksi Gas Bumi, Ini Sebabnya

1 Agustus 2023

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. TEMPO/Subekti.
Jokowi Instruksikan Menteri ESDM untuk Evaluasi Biaya Produksi Gas Bumi, Ini Sebabnya

Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri ESDM Arifin Tasrif agar mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi. Apa sebabnya?


Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

26 Juli 2023

Gelaran pameran tahunan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Indosolar Expo 2023.
Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

Energi surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).


5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

11 Februari 2023

Warga saat melakukan aktifitas dulang emas dari air pembuangan limbah tailling PT Freeport yang mengalir melalui Sungai Otomona, Mil 38, Kualakencana, Timika Papua, 28 Oktober 2016. Perharinya warga dapat mendulang emas sebanyak setengah gram emas dengan biaya sewa lahan Rp 100 ribu perbulannya. TEMPO/Subekti
5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

Inilah 5 Provinsi Penghasil emas terbesar di Indonesia.


Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

11 Februari 2023

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, saat melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik melalui virtual pada Jumat, 7 Oktober 2022. Kredit: YouTube Ditjen EBTKE
Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

Kementerian ESDM terus mengembangkan sektor panas bumi untuk menurunkan efek rumah kaca.