Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi UU Persaingan Usaha, Kadin Kritik Kewenangan KPPU  

image-gnews
Logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). kppu.go.id
Logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). kppu.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengkritik kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menindak pelaku usaha yang dituding melakukan kartel ataupun persaingan usaha tidak sehat. Pasalnya, KPPU dinilai tidak bisa terlibat di seluruh proses penindakan yang ada.

"Mereka (KPPU) yang mengusulkan adanya pelanggaran, mereka yang menuntut, menyidang, lalu mereka pula yang memberi sanksi, ini kan tidak benar," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Suryani S. Motik, dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Oktober 2016. "KPK saja, tetap pengadilan tindak pidana korupsi yang menyatakan bersalah atau tidak.”

Pernyataan Suryani menanggapi usulan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diajukan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi tersebut ditujukan agar bisa memperkuat kewenangan KPPU, tapi kalangan pengusaha kecewa karena beberapa pasalnya dinilai justru semakin melemahkan pebisnis.

Kadin, menurut Suryani, sebenarnya sangat mendukung penguatan KPPU tapi harus disertai dengan mekanisme yang tepat. "Bukannya kita anti-KPPU yang kuat, tapi beberapa pasal berpotensi terjadi abuse of power," ujar Suryani.

Selain itu, Suryani mengkritisi pasal yang mengatur denda maksimum hingga 30 persen dari nilai penjualan bagi pelaku usaha yang melanggar. "Aturan ini bisa membuat pelaku usaha bangkrut, banyak perusahaan yang memiliki income yang besar, tapi profitnya justru kecil. Ini kan bisa jadi masalah.”

Aturan lain yang dikritik yaitu keharusan untuk membayar 10 persen bagi pelaku usaha yang ingin melakukan banding atas putusan KPPU, denda Rp 2 triliun bagi pihak terlapor yang tidak melaksanakan putusan KPPU, hingga peraturan merger dari post notifikasi manjadi pre notifikasi.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua KPPU Syarkawi Ra'uf mengatakan pemberian sanksi yang diberikan KPPU kepada pelaku usaha yang melakukan kartel tidak bisa dilakukan di pengadilan negeri. Sebab, KPPU tidak terintegrasi dengan sistem peradilan di Indonesia. "Kalau pelaku keberatan dengan putusan KPPU, baru bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri," kata Syarkawi saat dihubungi Tempo, Jumat, 21 Oktober.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPPU, menurut Syarkawi, juga tak bisa disamakan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, KPPU tak memiliki penyidik, dan proses pemeriksaannya bersifat investigasi.

Syarkawi mengatakan pakar hukum biasa menyebut proses pengadilan KPPU adalah proses untuk meyakinkan hakim di pengadilan negeri. Dalam prosesnya, KPPU membutuhkan alat bukti yang dicari dengan melakukan investigasi.

Investigasi KPPU selanjutnya berujung pada kesimpulan apakah pelaku usaha bersalah atau tidak. Pelaku usaha dituding bersalah bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri jika tidak terima dengan putusan KPPU. "Keberatan putusan KPPU itu upaya keberatan, bukan upaya banding," ucap Syarkawi.

Syarkawi menuturkan KPPU bisa saja mengadili menuntut pelaku usaha yang dituding melakukan kartel di pengadilan negeri seperti yang dilakukan KPK. Syaratnya, KPPU harus terintegrasi dengan pengadilan negeri. "Ini membutuhkan proses dan diskusi yang lama," katanya.

FAJAR PEBRIANTO | MAYA AYU | RR ARIYANI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

3 hari lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, 29 Januari 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan skema pembayaran dengan Pinjol tidak diizinkan yang akan diikuti dengan pemeriksaan oleh inspektorat jenderal di lapangan. TEMPO/Prima Mulia
Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.


PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

14 hari lalu

Ilustrasi pencucian uang. Shutterstock
PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.


KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan

1 Desember 2023

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk melanjutkan kasus penerapan Google Play Billing System ke tahap pemberkasan.


KPPU Endus Dugaan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Industri Ekspedisi

25 September 2023

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
KPPU Endus Dugaan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Industri Ekspedisi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku tengah memeriksa industri ekspedisi karena dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.


KPPU Denda PT Len Rp 6 M karena Kasus Tender Persinyalan Kereta Api Bogor-Cicurug

15 Agustus 2023

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Afif Hasbullah dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam media gathering di Tjikini Lima, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Desember 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri
KPPU Denda PT Len Rp 6 M karena Kasus Tender Persinyalan Kereta Api Bogor-Cicurug

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Len Industri (Persero) melanggar UU tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan didenda Rp 6,056 miliar.


Digugat Salim Ivomas Pratama soal Putusan Kasus Minyak Goreng, Ketua KPPU: Kami Tetap Fight

11 Juni 2023

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Afif Hasbullah dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam media gathering di Tjikini Lima, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Desember 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Digugat Salim Ivomas Pratama soal Putusan Kasus Minyak Goreng, Ketua KPPU: Kami Tetap Fight

Salah satu perusahaan yang diputuskan bersalah dalam kasus monopoli minyak goreng oleh KPPU, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, menggugat lembaga negara tersebut.


KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

11 Mei 2023

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan paket bahan pokok, termasuk minyak goreng bersubsidi merek Minyakita kepada pengunjung bazar pangan murah di Kids Republic School, Jakarta Timur pada Sabtu, 1 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan tagihan rafaksi atau utang pemerintah terkait minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.


KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

12 April 2023

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Afif Hasbullah dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam media gathering di Tjikini Lima, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Desember 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri
KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menerbitkan peraturan baru mengenai penanganan perkara.


Minyakita Masih Langka, KPPU: Produksinya Hanya 24 Persen dari Suplai yang Ditentukan

31 Maret 2023

Pedagang menata minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023.  Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Minyakita Masih Langka, KPPU: Produksinya Hanya 24 Persen dari Suplai yang Ditentukan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan kelanjutan investigasinya ihwal kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita.


Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asosiasi: Darurat Peternak

23 Februari 2023

Komunitas peternak unggas demo di depan KPPU, Selasa, 13 Desember 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asosiasi: Darurat Peternak

Asosiasi peternak yang berasal dari industri perunggasan menyerukan darurat peternak, karena persaingan usaha yang tidak sehat.