TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan diminta untuk memegang penuh kendali kementeriannya, sesuai dengan arahan dan visi Presiden Joko Widodo.
Dengan demikian, diharapkan tak ada lagi kegaduhan non-sistem yang terjadi, belajar dari pengalaman para pendahulunya.
"ESDM ini semua pemain besar yang pasti link dengan pemegang kekuasaan, jadi harus kembali ke kendali menteri, tidak ada pembisik atau apa pun," ujar mantan Staf Khusus Kementerian Energi M. Said Didu, dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu, 15 Oktober 2016.
Said mengatakan Kementerian Energi sangat bergantung dengan kemauan Presiden. Dia mencontohkan kasus saham Freeport beberapa waktu lalu yang sempat berembus dan menggoyang Istana, karena pihak korporasi langsung melobi tanpa melalui jalur menteri. "Ini bahaya sekali."
Dia pun berharap Presiden Jokowi dalam sisa tiga tahun kepemimpinannya dapat konsisten memperbaiki sektor energi. "Kalau banyak jendela yang digunakan untuk mengambil kebijakan, tidak akan lebih baik," katanya.
Sehingga, Said mengimbau Presiden Jokowi agar memberikan kendali satu pintu atau satu akses kepercayaan kepada Jonan selaku menteri. "Kalau enggak, nanti orang enggak percaya sama menteri, dan mending cari pelobi ke presiden," ucapnya.
Director Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menuturkan yang perlu dilakukan Jonan saat ini adalah segera belajar memahami persoalan dan lanskap sektor energi. Di antaranya, soal pembahasan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Minyak dan Gas yang tengah bergulir.
"Segera minta amanat dan mandat Presiden maunya apa, supaya enggak salah," ujar Fabby.
GHOIDA RAHMAH
