TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad memberantas pungutan liar (pungli) di sektor kelautan dan perikanan agar memperbaiki tingkat kemudahan berusaha. "Kami akan membabat habis pungli-pungli karena Indonesia ingin berubah menjadi lebih kompetitif," kata Menteri Susi di Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016.
Untuk itu, ujar dia, penting pula untuk memberantas pungli sebagai cara mengatasi biaya ekonomi tinggi dan keterhambatan birokrasi. Susi juga menegaskan, bila ada pegawai kementerian yang melakukan pungli, segera dilaporkan ke media sosial yang dimilikinya, seperti Twitter.
Di tempat terpisah, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka pegawai negeri sipil (PNS) terkait operasi tangkap tangan pungli perizinan perkapalan di Kementerian Perhubungan RI.
"Ketiga tersangka diduga melakukan pungli," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan di Jakarta. Terkait tiga orang lainnya yang sempat diamankan, Kapolda Metro Jaya menuturkan, masih berstatus saksi karena belum ditemukan alat bukti yang cukup.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap upaya pemerintah memulai operasi pemberantasan pungli tidak hanya berlangsung sesaat. "Tentu kami dukung upaya pemerintah memberantas pungli. Tapi jangan hanya sesaat, setelah itu hilang lagi," kata Ketua MUI Pusat Maruf Amin ketika ditemui di Gedung MUI, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016.
Maruf beranggapan keberhasilan pemberantasan pungli, atau pengenaan biaya nonresmi yang tidak seharusnya diberlakukan, akan berdampak pada pelayanan masyarakat yang lebih optimal.
Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang diharapkan mulai beroperasi resmi dalam waktu sepekan ke depan.
"Sebutan untuk satgas operasi pemberantasan pungli atau OPP adalah Saber Pungli," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Wiranto menyebutkan, Presiden Jokowi mengharapkan pungli bisa disapu bersih di Indonesia dengan Satgas Saber Pungli.
ANTARA
