Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Protes Menteri Susi, Ratusan Kapal Penangkap Tuna Tak Melaut

image-gnews
Kapal nelayan Han Tan Cou 19038 berbendera Cina yang ditangkap KRI Imam Bonjol karena menangkap ikan di perairan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 17 Juni 2016. Dispen Koarmabar
Kapal nelayan Han Tan Cou 19038 berbendera Cina yang ditangkap KRI Imam Bonjol karena menangkap ikan di perairan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 17 Juni 2016. Dispen Koarmabar
Iklan

TEMPO.CO, Benoa, Bali - Para pengusaha eksportir ikan tuna yang tergabung dalam Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) berencana menambatkan 401 kapal penangkap tuna milik mereka di Pelabuhan Benoa, Bali. Mereka tak lagi melaut karena khawatir operasi mereka berpotensi dikenai sanksi menyusul penetapan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 57 Tahun 2014 tentang usaha perikanan tangkap di laut Indonesia.

Sekretaris Jenderal ATLI Dwi Agus Siswa Putra mengatakan keputusan tersebut terpaksa diambil karena kapal-kapal tersebut sudah tidak bisa beroperasi lagi lantaran pola kerja mereka selama ini kini dinyatakan terlarang dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan Nomor 57 Tahun 2014.

"Sekarang makin ketat, (banyak yang--) tidak boleh. Kalau tidak boleh, ngapain kami kerja. Kalau kami kerja, kami titip sesama kapal tangkap dalam satu manajemen, (bisa) kena tindak pidana enam tahun. Kan lebih baik tidak usah kerja, dan rugi juga," katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 30 September 2016.

"Kami mengikat kapal mulai hari ini, jadi yang di tengah laut, kalau (nanti) pulang diikat, batas waktunya awal November," katanya lagi.

Dwi membantah jika pengikatan kapal-kapal tuna milik para eksportir yang tergabung dalam ATLI terkait dengan kriminalisasi Satgas 115. Menurut dia, kebijakan asosiasi untuk menambatkan kapal tuna mereka di Pelabuhan Benoa sekaligus berfungsi untuk membenahi dokumen administrasi kapal.

"Kami ikat kapal bukan tidak ada keinginan membenahi perikanan tangkap. Kebetulan pengukuran ulang kapal berakhir Desember (2016--). Sampai menunggu apakah ada perubahan Permen 57 ini, (kami ikat kapal). Kalau tidak ada perubahan, percuma saja ada Instruksi Presiden No. 7/2016. Ini kok makin ketat?" ujar Dwi panjang lebar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dwi mengatakan banyak pengusaha perikanan tangkap yang bangkrut akibat Peraturan Menteri Kelautan Nomor 57 Tahun 2014.  "Kalau kami operasi 15 hari, (lalu)  disuruh pulang, apa yang didapat? Kan enggak dapat apa-apa. Itu kan cepat bangkrutnya? (Jadi) lebih baik (kapal) diikat dan uangnya bisa dipakai makan berbulan-bulan, sampai menunggu ada perubahan peraturan," tuturnya.

Berkali-kali, Dwi menegaskan bahwa Peraturan Menteri Kelautan Nomor 57 Tahun 2014 telah mengganggu penghasilan sektor penangkapan dan ekspor tuna. "Kami jelas terganggu, karena ekspor ikan tuna segar ATLI sebanyak 78 persen berasal dari Bali," katanya.

Sampai berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai rencana ATLI menambatkan ratusan kapal penangkap tuna di Benoa, Bali.

Dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa Permen 57 Tahun 2014 diperlukan untuk memberantas illegal fishing yang selama ini marak dengan modus transshipment di tengah laut. Keberadaan aparat bea cukai dan pelabuhan selama ini dinilai mubazir karena kapal-kapal penangkap ikan memindahkan muatan di laut lepas, tanpa melaporkan tangkapan mereka pada pelabuhan dan dinas perikanan setempat.

BRAM SETIAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

3 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

10 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

10 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

28 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,