TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan merevisi rute tol laut karena melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaannya yang mana sebelumnya telah melintasi sebagian rute-rute tersebut.
Menteri Perhubungsn Budi Karya Sumadi mengatakan revisi tersebut bertujuan agar tidak terjadi duplikasi rute-rute yang telah dioperasikan swasta.
"Contoh, Jakarta-Papua itu enggak perlu ada, cukup Ujung Pandang-Papua karena Jakarta-Ujung Pandang 'kan sudah komersial. Jadi tidak perlu disubsidi lagi," katanya dalam rapat koordinasi dengan Anggota Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (7 September 2016).
Selain itu, dia mencontohkan untuk rute Jakarta-Natuna dinilai tidak diperlukan karena nanti yang akan dibuat, yaitu Pontianak-Natuna.
"Pelabuhan di sana juga besar, harganya juga sama dengan di Jakarta, jadi buat apa (rutenya) dibuat dari Jakarta," katanya.
Dia mengatakan selain mencegah terjadi duplikasi rute, juga menghindari rivalitas bisnis dengan pihak swasta.
"Beberapa lintasan ada rival dengan swasta, oleh karenanya rivalitas itu kita hilangkan," katanya.
Pasalnya, saat ini Kemenhub memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengoperasikan tol laut selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diberi penugasan, yaitu PT Pelni.
"Kami sudah memastikan dari BUMN bersama beberapa asosiasi yang menurut hemat kami sinergis, yakni pemerintah harus berimbang dengan swasta," katanya.
Terkait peraturan, Budi mengatakan tidak perlu adanya perubahan peraturan terkait operator tol laut tersebut, namun akan dilakukan sejumlah revisi.
"Bukan PM (Peraturan Menteri), hanya kebijakan saja, kita mudah melakukan itu," katanya.
Lebih lanjut Budi menjelaskan tujuan memperbolehkan swasta dalam pengoperasian tol laut, yakni untuk mewujudkan efektivitas.
"Katakan lah Pontianak-Natuna itu dilakukan selama 21 hari nanti akan menjadi 10 hari," katanya.
Rute-rute yang sebelumnya ditugaskan kepada Pelni, di antaranya trayek T-1. Tanjung Perak-Wanci (Wakatobi)-Namlea-Fakfak PP. (3426 mile) dilayani KM. Caraka Jaya Niaga 3-32.
Trayek T-2 Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo-Merauke PP (3.874 mile) dengan KM. Nusantara Pelangi 101.
Trayek T-3 Tanjung Perak-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu PP (2.076 mile) KM. Caraka Niaga Jaya 3-34.
Trayek T-4 Tanjung Priok- Makasar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak PP. (4.644 mile-April 2016) Trayek T-5 Makasar-Tahuna-Lirung-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang-Ternate PP (2.608 mile-April-2016).
Trayek T-6 Tanjung Priok-Tarempa-Natuna PP (1.400 mile) Km. Caraka Jaya Niaga 3-4.
Penugasan kepada Pelni tertuang dalam Peraturan Presiden No.106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 1 Oktober 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Tujuan dikeluarkan Perpres No.106 Tahun 2015 adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga bagi masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dalam mendukung pelaksanaan tol laut.
