TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberikan jaminan berupa sarana fiskal atas percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Melalui sarana fiskal, PT Perusahaan Listrik Negara sebagai pelaksana tugas bakal memperoleh kepastian pembiayaan baik swakelola maupun kerja sama dengan perusahaan lain.
Untuk memenuhi target pembangunan tenaga listrik sebesar 35.000 megawatt hingga 2019, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No.130/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan sarana fiskal itu terbagi atas jaminan pinjaman dan jaminan kelayakan usaha bagi PT PLN (Persero) untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
"Pembangunan tenaga listrik itu keputusannya adalah penugasan dari pemerintah. Itu penugasan, bukan PLN yang bangun sendiri. Ini sebagai dukungan supaya pelaksanaannya, pemerintahan memberikan jaminan," katanya, Selasa (6 September 2016).
Dia menuturkan jaminan pinjaman diberikan kepada PT PLN untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Pemerintah menjamin PT PLN akan mampu memenuhi semua kewajibannya. Sarana fiskal ini digunakan jika PT PLN membangun pembangkit tenaga listrik secara swakelola.
Sementara itu, jaminan kelayakan usaha diberikan apabila PT PLN melakukan kerjasama dengan swasta untuk membangun pembangkit tenaga listrik. Perusahaan swasta penyedia tenaga listrik yang bekerjasama dengan PT PLN akan memperoleh jaminan bahwa perusahaan negara itu mampu membeli listrik yang dibangun swasta.
"Kalau swakelola dijamin kreditnya. Kalau PLN membeli dari perusahaan penyediaan maka diberi surat jaminan kelayakan usaha, jaminan bahwa PLN mampu dan akan beli listrik dari swasta," ucapnya.
