Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FAO Bantu Sulawesi Selatan Kelola Aspek Ekonomi Hutan

image-gnews
Kawanan kera hitam (Macaca Maura) mencari makan di habitatnya hutan Karaengta, Taman Nasional Bantimurung, Maros, 30 April 2016. TEMPO/Fahmi Ali
Kawanan kera hitam (Macaca Maura) mencari makan di habitatnya hutan Karaengta, Taman Nasional Bantimurung, Maros, 30 April 2016. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Kepala Pusat Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Ainin Hanum menyatakan pemerintah kini mulai fokus melatih penyuluh kehutanan untuk memanfaatkan produksi hutan. Nantinya, kata dia, penyuluh tersebut akan membimbing masyarakat yang tinggal di sekitar hutan agar membentuk manajemen bisnis hasil hutan.

"Banyak yang bisa dikelola seperti pohon aren, bambu dan kayu pinus," ujar Ainin dalam workshop penguatan unit pengelolaan hutan Sulawesi Selatan, di Makassar, Selasa 30 Agustus 2016.

Dengan cara itu, kata Ainin, ke depan penyuluh bersama masyarakat akan membentuk suatu badan usaha bisnis yang dapat menghasilkan secara ekonomi. Untuk proses itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggandeng Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

Deputi FAO Representative bidang Program di Indonesia, Ageng Herianto, pada acara yang sama, menyatakan lembaganya siap melakukan pendampingan untuk penguatan sumber daya manusia pada pengelolaan hutan di Indonesia. Menurut dia, di Sulawesi Selatan pihaknya baru membina komunitas di sekitar wilayah hutan produksi Jeneberang dan Taman Nasional Bantimurung. "Yang utama adalah memperkuat komunitas di sekeliling hutan yang menggantungkan hidup pada produk hutan," kata Ageng.

Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Sulkaf S. Latief, menyatakan pemerintah tidak menyiapkan anggaran bagi anggota kesatuan pengelolaan hutan (KPH). "Utamanya yang berstatus honor sampai saat ini gaji mereka tidak jelas," kata Sulkaf seusai membuka acara itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sulkaf mengatakan,kondisi itu dipicu oleh adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengalihan kewenangan daerah diambilalih pemerintah provinsi. Dampaknya, alokasi anggaran bagi personel kehutanan belum ditetapkan oleh pemerintah provinsi. "Ini akan menjadi beban provinsi karena sebelumnya menjadi tanggungan daerah," ujar Sulkaf.

Karena itulah, program Kementerian LH dan Kehutanan untuk membantu para penyuluh kehutanan menjadi penting pada pemerintah provinsi. Sulkaf mengatakan salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi pembiayaan anggota KPH itu yakni melakukan penguatan pengelolaan hutan, sejalan dengan misi pemerintah daerah. Dia berharap dengan cara itu, anggota KPH dapat memiliki penghasilan dengan memanfaatkan hutan.

Sulkaf juga menjelaskan jumlah anggota KPH yang berstatus non pegawai negeri di Sulsel saat ini mencapai 298 orang. Mereka telah bersertifikasi melalui pendidikan dan pelatihan serta telah memberi kontribusi dalam pengamanan hutan. "Ke depan mereka bisa mendirikan badan layanan usaha yang mampu membiayai dirinya sendiri," ujar Sulkaf.

ABDUL RAHMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.


Ada Program Wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan, Apa Maksudnya?

8 Mei 2020

Suasana Masjid Terapung Amirul Mukminin di Anjungan Pantai Losari yang telah ditutup untuk umum saat matahari tenggelam di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 17 April 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kota Makassar akan diterapkan pada 24 April mendatang. ANTARA
Ada Program Wisata Covid-19 di Sulawesi Selatan, Apa Maksudnya?

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki program bernama Wisata Covid-19. Apa sebenarnya program wisata Covid-19, itu?


Di Depan Jokowi, Gubernur Sulsel Pamer Ekonomi Tumbuh 7,23 Persen

15 Februari 2018

Presiden Jokowi bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kanan) meninjau lokasi pemasangan rel Kereta Trans Sulawesi di Kecamatan Tanete Riilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, 25 November 2015. Hingga saat ini pembangungan jalur kereta api ini sudah mencapai 6 km dari Kabupaten Barru. TEMPO/Iqbal Lubis
Di Depan Jokowi, Gubernur Sulsel Pamer Ekonomi Tumbuh 7,23 Persen

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo melaporkan kondisi ekonomi daerahnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini.


Di Makassar, Bayar Pajak Motor Tak Perlu Antre Bisa Pakai Debit

6 November 2017

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Iqbal Lubis
Di Makassar, Bayar Pajak Motor Tak Perlu Antre Bisa Pakai Debit

Sulawesi Selatan meluncurkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan dana kecelakaan lalu lintas jalan melalui transaksi nontunai.


Cara Sulawesi Selatan Mempermudah Pembayaran Pajak Kendaraan

5 November 2017

Suasana layanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Samsat di Kecamatan Penjaringan, Jakarta, 18 September 2015. TEMPO/Subekti.
Cara Sulawesi Selatan Mempermudah Pembayaran Pajak Kendaraan

Sulawesi Selatan memang berbenah diri dan mengikuti perkembangan termasuk dengan menghadirkan layanan pajak kendaraan bermotor non tunai.


Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2018 Rp 2,6 Juta

1 November 2017

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Hariandi Hafid
Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2018 Rp 2,6 Juta

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp 2,6 juta untuk 2018.


Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri KLH Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, James Sinambela (kiri) pada acara Pencanangan Pengakuan Hutan Adat Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, 30 Desember 2016. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.


KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) berjalan bersama Dirut Tidar Kerinci Agung Hashim Djojohadikusumo (kanan) saat peresmian Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PR-HSD) di Dharmasraya, Sumatera Barat, 29 Juli 2017. Dalam acara tersebut, Tidar Kerinci Agung melepas Harimau Sumatera bernama Leony ke enklosur PR-HSD. ANTARA FOTO
KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.


Asian Games 2018, Ini Tekad Sumatera Selatan Bebas Bencana Asap  

16 Agustus 2017

Sejumlah atlet kayak Asian Canoe Championship 2015 berlomba menjadi yang tercepat di venue ski air, Jakabaring Sport City (JSC) yang berselimut kabut asap, Palembang, Sumsel, 5 November 2015. Kabut Asap kembali menyelimuti Palembang disebabkan meningkatnya Titik Panas di sejumlah daerah di Provins Sumatra Selatan. ANTARA FOTO
Asian Games 2018, Ini Tekad Sumatera Selatan Bebas Bencana Asap  

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Kapolda Irjen Agung Budi Maryoto berkomitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan bersama 17 kabupaten/kota.


Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Alat berat membersihkan puing bangunan rumah semi permanen para penambang yang terbakar di daerah aliran sungai Anahoni kawasan pertambangan emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, 18 November 2015. Setelah tambang emas ilegal di gunung Botak ditutup pada hari Sabtu (14/11), pemerintah daerah setempat berencana membangun tambang emas legal di kawasan tersebut. ANTARA/Jimmy Ayal
Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.