TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melakukan penghematan anggaran sekitar Rp700 miliar setelah pada penghematan sebelumnya terpangkas sekitar Rp1 triliun akibat pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengungkapkan, pihaknya memiliki proyek-proyek prioritas meskipun harus melakukan penghematan anggaran.
“Ada beberapa prioritas memang yang tetap menjadi perhatian. Ini terutama untuk di luar Jawa, yang di dalam Jawa sementara mengalah dulu,” kata Prasetyo, Jakarta, Selasa (30 Agustus 2016).
Dia menambahkan, contoh proyek perkeretaapian yang akan mengalami penundaan akibat penghematan anggaran kedua tahun ini antara lain pembangunan double track jalur selatan lintas Jawa Madiun-Solo yang saat ini baru sampai Madiun-Jombang.
Proyek lainnya adalah pembangunan jalur double track kereta api Kroya-Kutoarjo. Tidak hanya itu, rehabilitasi beberapa jembatan dan reaktivasi jalur kereta api di sekitar Semarang juga kemungkinan akan mengalah.
Selain itu, dia mengungkapkan, pihaknya juga akan menunda pembangunan-pembangunan di mana proses pembebasan lahannya masih cukup alot.
Contoh pembangunan di mana proses pembebasan lahan masih cukup sukar, dia mengungkapkan, berada pada proyek pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Makasar-Pare-pare. “Tapi ini proses terus,” imbuhnya.
Sementara itu terkait dengan beberapa proyek pembangunan yang sedang dalam proses pelelangan, dia berharap, semua proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo pernah mengatakan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melakukan simulasi pemangkasan anggaran terhadap Ditjen Perkeretaapian hingga Rp560 miliar.
Secara keseluruhan Setjen melakukan simulasi penghematan anggaran kementerian perhubungan pada pemangkasan anggaran kedua sekitar Rp3 triliun.
Berdasarkan situs Sekretariat Kabinet (Setkab), Kementerian Perhubungan harus melakukan penghematan sekitar Rp4,745 triliun.
Pengehematan yang harus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan 84 Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016.
Menanggapi besaran pemangkasan tersebut, Akademisi Univerisitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, jumlah tersebut dapat digunakan untuk membangun jalur kereta api sepanjang 28 kilometer.
“Yang penting untuk PSO dan IMO tidak terpotong,” ungkap Djoko.
Dia menambahkan, tarif kereta api kelas ekonomi yang selama ini disubsidi akan mengalami peningkatan jika PSO terpangkas.
Dia menjelaskan, keselamatan perjalanan kereta api akan terganggu jika anggaran pemeliharaan atau perawatan berkurang.
Sementara itu terkait dengan pembangunan infrastruktur, dia meyakini, pemangkasan anggaran dapat membuat penyelesaian pembangunan proyek tidak akan selesai sesuai target.
Tidak hanya itu, dia juga berpendapat, pembangunan kereta api Papua baru hanya akan sebatas groundbreaking.
Dia mengatakan, pemerintah harus mendahulukan pembangunan di luar Pulau Jawa dengan adanya pemangkasan kembali.
