Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perum Perikanan Optimalkan Bisnis Perikanan di Belawan

image-gnews
Ilustrasi pelabuhan peti kemas. TEMPO/Fahmi Ali
Ilustrasi pelabuhan peti kemas. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perum Perikanan Indonesia siap menata ulang pelabuhan kelolaannya beserta kawasan industri pendukung di sekitarnya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.7/2016.

General Manager Perum Perikanan Indonesia Cabang Belawan Dicky Hertanto mengungkapkan salah satu pelabuhan yang sedang dalam penataan adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Sumatera Utara.

‘’Kami akan mengoptimalkan penyediaan lahan bagi yang akan membangun bisnis perikanan di Belawan,’’ katanya dalam siaran pers, Selasa (30 Agustus 2016).

Untuk itu, dia menuturkan cabang Belawan akan melakukan inventarisasi lahan di PPS Belawan. Lahan yang masih kosong nantinya akan ditawarkan kepada pengusaha untuk dimanfaatkan, baik untuk unit pengolahan ikan, cold storage atau untuk keperluan industri perikanan lainnya.

Selain itu, Perum Perikanan Indonesia  juga  akan meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada di kawasan tersebut a.l. membangun galangan kapal baru dan pabrik es.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan sarana dan prasarana yang ada di sana, Perum Perikanan Indonesia mulai memberlakukan tarif baru untuk sewa lahan dan ruang di PPS Belawan.

Dicky menjelaskan, tarif baru untuk sewa lahan dan ruang di PPS Belawan itu sudah ditetapkan sejak Maret 2016 lalu. Adapun sosialiasi tarif sudah dilakukan kepada para pengusaha perikanan di PPS Samudera pada akhir Maret 2016.

Tarif baru yang diberlakukan tetap mengacu ke ketentuan dari pemerintah, yakni Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Besarnya, 2 persen dari tarif NJOP di Belawan. Atau senilai Rp 35.000 per meter persegi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

‘’Tarif ini jauh lebih rendah dari tarif sewa lahan di kawasan industri lainnya di Belawan dan sekitarnya. Rata-rata tarif sewa lahan di sini di atas Rp 100.000 per meter persegi,’’ ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, jika dibandingkan dengan tarif kos pun masih jauh lebih mahal. Kos untuk kamar dengan ukuran 3 x 3 meter persegi, rata-rata adalah Rp 500.000 per bulan. Atau Rp6 juta per tahun, yang setara dengan sekitar Rp 660.000 per meter persegi.

Dengan tariff baru ini, PPS Belawan berharap dapat memacu dua hal penting, yakni menjadi pendorong kami untuk makin meningkatkan kualitas layanan serta sarana dan prasarana dan memberi kesempatan lebih setara kepada para pengusaha.

Dicky menambahkan, sejauh ini sudah banyak pengusaha yang menyambut positif tarif baru tersebut. Bahkan, ada yang melakukan kontrak jangka panjang dengan dasar tarif baru tersebut.

Berkaitan dengan pengusaha di PPS Belawan yang mempermasalahkan tarif tersebut, Dicky mengaku bisa memaklumi.

Namun, dia juga mohon permakluman bahwa penyesuaian tarif ini perlu dilakukan antara lain dengan tujuan terjadi sinergi saling mendukung antara Perum Perikanan Indonesia selaku pengelola PPS Belawan dengan para pelaku bisnis dan industri perikanan, dalam upaya membangun industri perikanan nasional, khususnya di PPS Belawan.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

9 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

28 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

28 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

28 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

29 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

29 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

42 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

51 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

57 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

29 Januari 2024

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

KKP akui ada peningkatan kasus dan denda penangkapan ikan ilegal yang ditangani.