Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Greenpeace: Kebakaran Hutan Terulang di Lahan yang Sama  

image-gnews
Warga mengambil foto di dekat roda observasi Singapore Flyer yang diselimuti oleh kabut, di Singapura, 26 Agustus 2016. Kabut asap kebakaran hutan di Riau kembali menyerang Singapura dan negara tetangga. REUTERS/Edgar Su
Warga mengambil foto di dekat roda observasi Singapore Flyer yang diselimuti oleh kabut, di Singapura, 26 Agustus 2016. Kabut asap kebakaran hutan di Riau kembali menyerang Singapura dan negara tetangga. REUTERS/Edgar Su
Iklan

TEMPO.COJakarta - Organisasi nonpemerintah pemerhati lingkungan hidup, Greenpeace, mengungkapkan bahwa kebakaran hutan yang kembali terjadi di wilayah Riau berada pada lahan yang pernah terbakar tahun lalu.

"Banyak perusahaan lebih tertarik memamerkan pemadaman api dengan bom air, padahal kebakaran bisa dicegah dengan membasahi kembali gambut yang telah dikeringkan untuk perkebunan sawit, kertas, dan pulp," ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi, dalam keterangan tertulis, Minggu, 28 Agustus 2016.

Sepanjang Agustus ini, terpantau lebih dari 3.000 titik panas muncul di wilayah Provinsi Riau. Akibatnya, per Sabtu, 27 Agustus 2016, polusi akibat asap kebakaran di Kota Bengkalis, Provinsi Riau, telah mencapai tingkat sangat tidak sehat. Begitu juga indeks pencemaran udara di Singapura yang mencapai tingkat tidak sehat pada Jumat lalu dan Malaysia juga telah melayangkan surat protes resmi kepada pemerintah Indonesia.

Analisis Peta Kepo Hutan Greenpeace mengungkapkan, banyak kebakaran terjadi di konsesi perkebunan milik industri yang sama dengan kebakaran tahun lalu. Bencana ini, Greenpeace menilai, terjadi berulang kali karena perusahaan mengabaikan peringatan pemerintah sejak November 2015 untuk segera menyekat kanal-kanal agar gambut kembali basah dan tidak mudah terbakar.

"Perusahaan lebih mengutamakan keuntungan daripada kesehatan masyarakat dan lingkungan serta masih memperdebatkan apakah wilayah gambut masih bisa dieksploitasi," kata Yuyun. Dia meminta pemerintah mengambil tindakan lebih tegas terhadap perusahaan yang abai.

Polisi dan kuasa hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kata dia, punya peta yang menunjukkan di kawasan mana saja yang terjadi kebakaran hutan pada tahun lalu. "Namun hanya segelintir yang dituntut dan, ironisnya, polisi telah menghentikan penyelidikan terhadap 15 perusahaan yang terbakar pada 2015."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun 1.296 titik api terpantau dalam kawasan konsesi pada Agustus ini, Kamis lalu, Kepolisian RI hanya menyelidiki sembilan perusahaan di Provinsi Riau. Sementara itu, 85 petani telah ditetapkan sebagai tersangka di Riau—mungkin menargetkan petani lebih mudah dibanding perusahaan dan keterkaitannya.

Greenpeace mendukung kuat upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah atas PT BMH baru-baru ini untuk membuat jera perusahaan yang lalai mencegah dan mengatasi kebakaran di wilayah konsesi tanggung jawabnya. Ini, kata Yuyun, merupakan pesan kuat bagi perusahaan-perusahaan yang punya berkomitmen nol deforestasi, seperti APP, APRIL, dan perusahaan lain, untuk melihat risiko kegagalan keberlanjutan terkait dengan kebakaran hutan.

"Perusahaan pemasok dan anak perusahaan yang tersangkut kasus hukum serta diputus bersalah oleh pengadilan harus dikeluarkan dari rantai pasok sampai mereka berubah dan perbaikan terjadi."

PRAGA UTAMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

2 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

2 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.


Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

9 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

Wilayah yang paling terdampak risiko kekeringan ekstrem, adalah Ibu Kota Negara atau Nusantara.


Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

15 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) klaim panen jagung di lahan food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah.


Greenpeace Kritik Konsep Smart Forest City IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam

23 hari lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Greenpeace Kritik Konsep Smart Forest City IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam

Greenpeace Indonesia mengkritik konsep IKN yang diklaim sebagai smart forest city. Ada potensi besar kerusakan lingkungan karena merusak hutan alam.


NASA Soroti Deforestasi di IKN, Greenpeace: Kerusakannya Lebih dari Itu

24 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
NASA Soroti Deforestasi di IKN, Greenpeace: Kerusakannya Lebih dari Itu

Greenpeace menyatakan ancaman deforestasi hutan itu bukan hanya di kawasan inti IKN saja, juga ada di wilayah perluasan IKN


Greenpeace Sebut Pengurangan Polusi Jakarta Tak Cukup dengan Kendaraan Listrik

38 hari lalu

Foto aerial kondisi polusi udara di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 13 Desember 2023. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Rabu, konsentrasi polutan particulate matter 2.5 (PM2,5) di Jakarta sebesar 41 mikrogram per meter kubik dan berada di kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif karena polusi. ANTARA/Iggoy el Fitra
Greenpeace Sebut Pengurangan Polusi Jakarta Tak Cukup dengan Kendaraan Listrik

Greenpeace merespons pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi di ibu kota.


Program Pohon Pengganti 65 Ribu Ton Kertas Pemilu 2024, Greenpeace: Tidak Ada Dampaknya

41 hari lalu

Pekerja mengemas kertas suara untuk didistribusikan di Gudang Logistik Pemilu 2019 KPU Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis 11 April 2019. Logistik pemilu tersebut selanjutnya didistribusikan ke sejumlah pulau dan daerah terpencil di kabupaten Mamuju. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Program Pohon Pengganti 65 Ribu Ton Kertas Pemilu 2024, Greenpeace: Tidak Ada Dampaknya

Penanaman 5 juta pohon oleh KPU dinilai tak sebanding dengan pemakaian 65 ribu ton kertas sepanjang Pemilu 2024.


Hasil Hitung Cepat Menangkan Prabowo-Gibran, Greenpeace: Banyak Catatan dengan Isu Lingkungan

41 hari lalu

Hasil Hitung Cepat Menangkan Prabowo-Gibran, Greenpeace: Banyak Catatan dengan Isu Lingkungan

Jika Prabowo-Gibran akhirnya dinyatakan menang oleh KPU, bakal banyak catatan yang terkait dengan isu lingkungan.