TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengevaluasi biaya perjalanan dinas bagi sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah itu. Dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp 178 miliar tak bisa turun karena ada efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan.
"Kami juga melakukan efisiensi anggaran," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Widodo Irijanto, Kamis, 25 Agustus 2016.
Menurut dia, efisiensi dititikberatkan pada pos anggaran untuk perjalanan dinas. Dengan begitu, pos anggaran lain, seperti belanja langsung, tak terpengaruh.
Dia mengatakan sejumlah perjalanan dinas yang direncanakan 43 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi memakan biaya bervariasi, dari puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Paling sedikit pada kantor pemadam kebakaran yang mencapai Rp 49 juta dan paling besar di Dinas Kesehatan mencapai 279 juta.
Lantaran DAU tak turun, kata dia, sejumlah kebutuhan untuk kerja di luar kota harus dievaluasi. BPKAD Bekasi meminta SKPD memprioritaskan kerja di dalam kota sehingga tak membebani anggaran. "Ada penyesuaian, jika kegiatan tidak penting, akan dievaluasi," ujarnya.
Widodo memastikan anggaran untuk gaji pegawai di wilayah tersebut tak akan terkena evaluasi. Ada anggaran lain yang sudah diposkan untuk gaji pegawai. Adapun, untuk mengantisipasi tertundanya pencairan DAU, pemerintah melakukan beberapa skenario, di antaranya menggenjot pendapatan daerah pada beberapa sektor. "Kami sedang melakukan pembahasan mengenai penambahan target PAD dengan Bappeda," tutur Widodo.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri, mengatakan penundaan alokasi DAU dari pemerintah pusat berdampak pada pemotongan belanja daerah sebesar Rp 44 miliar per bulan mulai September mendatang. "Ini hanya penundaan, pembayaran mungkin dilakukan tahun depan," ucapnya.
ADI WARSONO
