TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan hal terpenting membentuk holding adalah tercipta pertambahan nilai perusahaan pelat merah. Ia mencontohkan, nilai tambah perusahaan terlihat dari makin mudahnya badan usaha milik negara mengoperasikan bisnis dan melakukan aksi korporasi secara tepat, cepat, dan efisien.
Dodi menyebutkan, dalam membentuk holding, dibutuhkan perumusan beberapa prasyarat kondisi serta tujuan kegiatan tersebut. “Ada beberapa hal yang harus kami kaji dan rapatkan secara intensif dengan deputi-deputi Kementerian BUMN serta para stakeholder terkait, berikut BUMN yang rencananya akan bergabung dengan holding tersebut," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016.
Begitu pula dengan super holding. Menurut Dodi, Komisi yang membidangi BUMN tersebut akan membahasnya dengan Kementerian BUMN. "Tujuannya memang bagus. Namun kita harus melihat syarat dan kondisi untuk mencapai tujuan tersebut. Harus kita tetapkan terlebih dulu," kata politikus Partai Golkar itu.
Dodi menilai, keberadaan super holding di negara tetangga, seperti Temasek di Singapura dan Khasanah di Malaysia, dapat menjadi salah satu contoh bagi pemerintah. Namun, menurut dia, BUMN harus bisa bersaing secara global terlebih dulu sebelum super holding dibentuk.
Dodi menilai, pemerintah juga perlu melihat beberapa holding yang pernah dibentuk pemerintah, seperti holding BUMN pupuk, perkebunan, dan semen. "Dalam holding yang sudah dibentuk ini, kita lihat apakah sudah sesuai dengan rencana awal," tuturnya.
Selain itu, menurut Dodi, pemerintah perlu melihat apakah dalam membentuk holding sudah tercipta pertambahan nilai dan efisiensi. "Karena itu, dalam pembentukan holding berikutnya, kita sudah dapatkan best practice dari apa yang sudah dilakukan holding-holding sebelumnya."
Saat ini rencana pembentukan holding BUMN oleh Kementerian BUMN masih dibahas pemerintah. Ada enam sektor yang akan dibentuk holding. Enam sektor tersebut ialah pertambangan, minyak-gas, perumahan, infrastruktur, jasa keuangan, dan pangan.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
