Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Realisasi APBN-P 2015 Capai 85,6 Persen dari Target  

image-gnews
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Jazilul Fawaid mengatakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 mencapai Rp 1.508 triliun atau 85,6 persen dari target. “Pendapatan negara ini diterima dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Jazilul juga membacakan beberapa item dari laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan APBN-P 2015. Dalam laporan itu disebutkan bahwa penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.240,4 triliun atau 83,3 persen dari target. "Pajak dalam negeri sebesar Rp 1.205,5 triliun dan pajak internasional mencapai Rp 34,9 triliun," tuturnya.

“Adapun PNBP pada APBN-P 2015 mencapai Rp 255,6 triliun atau 90 persen dari target. Sedangkan penerimaan hibah pada APBN-P 2015 sebesar Rp 12 triliun atau 361,5 persen dari target,” ujar politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Belanja negara dalam APBN-P 2015 mencapai Rp 1.806,5 triliun atau 91 persen dari APBN-P 2015. Belanja pemerintah pusat dalam APBN-P 2015 mencapai Rp 1.183,4 triliun. "Untuk transfer dana ke daerah dan dana desa mencapai Rp 623,1 triliun," kata Jazilul.

Dalam APBN-P 2015 itu, defisit anggaran mencapai Rp 298,5 triliun atau 134,1 persen dari target. Realisasi pembiayaan untuk menutup defisit mencapai Rp 323,1 triliun. "Dengan begitu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 24,6 triliun. Adapun Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp 108 triliun," ucap Jazilul.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Laporan keuangan pemerintah pusat 2015 tersebut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jazilul mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kualitas LKPP yang masih mendapat opini WDP tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Jazilul menyatakan pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan penertiban aset serta inventarisasi aset dan juga legalisasi aset tetap. "Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas akuntansi berbasis akrual.”

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

11 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

12 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

13 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

19 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

20 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

1 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

1 hari lalu

BPSDM Perhubungan akan membuka penerimaan calon taruna baru untuk 18 Sekolah Transportasi mulai 8-27 Juni 2020 melalui website SSCASN-BKN.
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.