TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku belum puas atas kenaikan realisasi investasi 17,8 persen tahun lalu. Menurut Jokowi, angka itu bisa lebih tinggi lagi apabila pengurusan perizinan investasi makin cepat. Ia kemudian menyarankan agar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) aktif menarik perizinan investasi yang mandek di Kementerian.
"Kepala BKPM, mulai ditarik saja (kewenangan pengurusan perizinan), agar perizinan lebih cepat lagi. Supaya investor enggak perlu berkeliling ke setiap kementerian," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 23 Agustus 2016.
Menurut Presiden, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di BKPM sudah tergolong bagus. Makanya, ia menyarankan agar BKPM aktif menarik pengurusan perizinan yang mandek. Meski begitu, kata Jokowi, bukan berarti PTSP di BKPM tak ada kekurangan. Menurut dia, dalam hal kecepatan dan kesigapan, kualitas PTSP BKPM masih bisa ditingkatkan.
Selain dalam hal kecepatan, keterpaduan antara PTSP di pusat dan di daerah masih bisa diperbaiki. Menurut dia, masih ada kejadian di mana kecepatan pengurusan di PTSP daerah dan pusat timpang akibat kurangnya keterpaduan. "Harus ada standardisasi pelayanan investasi yang bersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah," kata Presiden.
Jokowi meminta supaya PTSP benar-benar satu pintu, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, terpadu, terintegrasi. "Karena kunci pertumbuhan ekonomi kita ke depan adalah investasi, yang kita harapkan memberikan topangan."
ISTMAN M.P.