TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku belum puas terhadap kenaikan investasi sebesar 17,8 persen pada tahun ini. Menurut Jokowi, kenaikan itu bisa lebih tinggi apabila pengurusan perizinan investasi makin cepat.
Presiden menyarankan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) aktif menarik perizinan investasi yang mandek di kementerian. "Kepala BKPM (Thomas Lembong), mulai ditarik saja agar perizinan ini lebih cepat lagi. Ini supaya investor enggak perlu berkeliling di setiap kementerian," ucapnya di Istana Kepresidenan, Selasa, 23 Agustus 2016.
Menurut Jokowi, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di BKPM sudah tergolong bagus. Meski begitu, ujar dia, bukan berarti PTSP di BKPM tak ada kekurangan. "Dalam hal kecepatan dan kesigapan, kualitas PTSP BKPM masih bisa ditingkatkan lagi," tuturnya.
Selain dalam hal kecepatan, keterpaduan antara PTSP di pusat dan di daerah masih bisa diperbaiki. Menurut Jokowi, masih ada kejadian di mana kecepatan pengurusan di PTSP daerah dan pusat timpang akibat kurangnya keterpaduan.
Baca Juga: Thomas Lembong: Tak Ada Jalan Pintas untuk Realisasi Investasi
Jokowi meminta standardisasi pelayanan investasi yang bersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Dia juga ingin PTSP benar-benar satu pintu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terpadu, dan terintegrasi.
"Karena apa pun, kunci pertumbuhan ekonomi kita ke depan adalah investasi, yang kita harapkan memberikan topangan adalah investasi," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Lembong pernah mengatakan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna pasca-reshuffle, Juli 2016, bahwa investasi adalah kunci keberhasilan pemerintah. Presiden meminta semua kementerian turut berperan menarik investasi baru sekaligus memastikan investor lebih mudah dalam proses investasi di semua sektor ekonomi.
Simak: BCA Ancang-ancang Akuisisi Dua Bank
Menurut Lembong, perbaikan iklim bisnis adalah faktor utama untuk menekan jeda antara komitmen dan realisasi investasi di Indonesia. Tidak ada jalan pintas untuk meningkatkan rasio komitmen dan realisasi investasi di Indonesia.
“Seperti Presiden Jokowi katakan. Enggak ada jalan pintas, enggak ada peluru ajaib. Harus ada deregulasi untuk meringankan dan menyederhanakan persyaratan, termasuk di daerah,” kata Lembong di gedung BKPM, Kamis, 28 Juli 2016.
ISTMAN MP
