TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Maritim, yang digadang-gadang menjadi bakal calon gubernur (bacagub) DKI Jakarta, Rizal Ramli, menentang rencana Pemerintah Provinsi DKI untuk menggusur kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Menurut dia, pelaksanaan penggusuran warga kelas bawah yang tinggal di pinggiran Sungai Ciliwung tersebut bertentangan dengan Pancasila.
"Penggusuran ini enggak manusiawi. Ini bentuk pola pembangunan ala Orde Baru. Asal punya kuasa, bisa semena-mena," ujarnya setelah selesai upacara di lapangan RT08/12 Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan, 17 Agustus 2016.
Pria yang baru-baru ini di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo tersebut mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar tak menggunakan kekerasan dan mencari jalan keluar tanpa musyawarah terkait penataan kampung Bukit Duri.
"Pemimpin itu jangan sok kuasa dan menggunakan kekerasan untuk menggusur rakyat. Warga di sini sudah tinggal puluhan tahun, bayar PBB pula," katanya.
Menurut Rizal, ada cara lain yang lebih manusiawi untuk terus melaksanakan program pembangunan kota tanpa penggusuran dengan cara yang lebih manusiawi.
Sejatinya, saat Jokowi-Ahok masih menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, pernah ada konsep pembangunan kampung susun di kawasan Bukit Duri tanpa harus merelokasi warga yang kapan saja dapat mengancam kelangsungan hidupnya.
Konsep kampung susun tersebut mengadopsi keseharian kampung dengan mempertahankan aktivitas sosial-ekonomi yang berada di ruang jalan. Pada konsep kampung susun empat lantai itu pun ruang hunian bisa dijadikan ruang usaha.
"Kalau itu dibangun, pemerintah dan warga sama-sama saling diuntungkan. Tidak seperti Kampung Pulo," katanya, menjelaskan.
Berdasarkan data yang diterima Bisnis, ada 363 peta bidang seluas 2,3 hektare di kawasan Bukit Duri yang akan digusur oleh Pemprov DKI. Total kepala keluarga yang tinggal di sana mencapai 440. Hingga saat ini, ada 102 KK yang sudah memindahkan barang-barangnya ke Rusunawa Rawa Bebek.
