TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 disusun untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.
"Kebijakan strategis dalam RAPBN 2017 adalah sebagai berikut. Penerimaan negara yang lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian," kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Presiden memaparkan, di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan antara lain dengan mulai diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak pada tahun 2016.
Kebijakan itu, ujar Jokowi, diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak pada masa mendatang.
Selanjutnya, pemerintah juga akan melaksanakan program penegakan hukum di bidang perpajakan, serta kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.
Di samping itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Sementara di sisi belanja negara, kebijakan strategisnya adalah meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
"Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan. Pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru," kata Jokowi.
Sedangkan kebijakan strategis lainnya meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk Keluarga Sejahtera.
Selain itu, menurut Jokowi, dilakukan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima, penguatan pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
Sementara itu, menurut Ketua DPD Irman Gusman, penyusunan RAPBN memerlukan strategi khusus dan jangan tradisional agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
"Selama ini penyusunan APBN masih tradisional. Butuh strategi khusus dalam menyusun APBN," kata Irman Gusman.
Irman mencontohkan pembiayaan pembangunan terutama untuk sektor infrastruktur bisa saja dengan menggunakan utang, tetapi perlu dialokasikan khusus untuk sektor produktif.
Irman mengemukakan bahwa masih banyak sumber keuangan yang belum digali dan pihak swasta juga perlu didorong untuk ikut membiayai pembangunan.
APBN, menurut Irman, juga harus merujuk kepada beragam basis kebutuhan rakyat seperti untuk bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi kerakyatan.
ANTARA
