TEMPO.CO, Jakarta - Pemkab Bogor menegaskan semester kedua tahun ini perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sudah masuk tahap kedua dengan target 9.000 unit.
Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Lita Ismu mengatakan perbaikan RTLH tahap pertama dipastikan sudah selesai yang dilakukan pada tahun ini atau paling lambat pada 2017.
"Target perbaikan RTLH ini kan semuanya 15.000 unit. Nah sekarang sudah masuk tahap kedua. Tahap pertama targetnya 40%. Berarti sekarang memperbaiki sisanya," ujarnya pada Bisnis, Senin (15 Agustus 2016).
Dikatakan, Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan dan 410 desa yang tersebar di beberapa wilayah barat, timur, utara dan selatan. Adapun, target perbaikan RTLH per desa mencapai 25 unit.
Menurutnya, setiap desa yang mengajukan perbaikan RTLH harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana perbaikan dari tahap sebelumnya. Setelah itu, anggaran bisa dicairkan untuk perbaikan rumah yang dipastikan tidak layak huni.
Setiap rumah tak layak huni akan memeroleh alokasi dari pemerintah hingga mencapai Rp10 juta. Adapun total anggaran untuk perbaikan RTLH di Kabupaten Bogor mencapai Rp1,5 triliun.
"Kami berharap dengan adanya perbaikan rumah ini pada 2018 sudah selesai semua dengan tepat sasaran sehingga bisa menjadikan masyarakat memiliki papan layak," paparnya.
Warga Miskin
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kementerian PU PR Provinsi Jawa Barat Priyo Susilo mengatakan hingga akhir tahun pihaknya menargetkan membangun rumah bagi warga miskin hingga 4.300 unit.
Hingga saat ini serapan pembangunan rumah bagi warga miskin di wilayah Jabar sudah lebih dari 2.300 unit yang tersebar di kawasan Sukabumi, Cianjur, Indramayu dan beberapa daerah yang notabene dipenuhi warga kurang mampu.
"Nah sejauh ini Kabupaten Bogor belum masuk karena belum mengajukan. Padahal kami punya banyak rencana pembangunan. Jadi sebaiknya tahun depan Pemkab Bogor ajukan ke kami karena kami pasti bantu," paparnya.
Priyo menyebut, pihaknya ditugaskan oleh Kementerian PU PR untuk membantu menyediakan hunian bagi warga miskin, swadaya hingga perumahan bagi PNS dan aparat pemerintah khusus di wilayah Jawa Barat.
Satker Penyediaan Perumahan Kementerian PU PR Provinsi Jawa Barat, sambungnya berfokus menyediakan hunian di wilayah pelosok atau susah terakses oleh infrastruktur.
"Jadi kalau yang masuk pelosok itu bagian kami, tapi untuk pembangunan rumah bagi warga miskin di wilayah perkotaan itu sudah ranah Pemprov Jabar," ujarnya.
