TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah provinsi berencana menyuntik modal untuk PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Suntikan modal diberikan karena belum ada kepastian pendanaan dari pemerintah pusat yang berencana mengambil alih pembangunan sisi darat bandara Kertajati di Majalengka.
“Kalau tidak tambah biaya pada (APBD) Perubahan akan mangkrak, dan bahaya, sayang sekali. Kita paham pemerintah pusat sedang mencari dana habis-habisan lewat tax amnesty dan lain-lain,” kata dia di Bandung, Senin, 15 Agustus 2016.
Aher mengatakan, hingga saat ini belum ada proses administrasi menindaklanjuti rencana pengambilalihan pembangunan sisi darat seperti diminta Presiden Joko Widodo. Saat ini pembiayaan pembangunan sisi darat bandara Kertajati itu masih ditalangi PT BIJB, badan usaha daerah milik Jawa Barat. “Meskipun ada declare Pak Presiden dan Pak Menhub waktu itu di ambil aliht oleh pusat, tapi hasil konsultasi dengan BPKP sepanjang belum ada hitam di atas putih, supaya pembangunan tidak terhambat, maka jalan terus,” kata dia.
Menurut Aher, pemerintah provinsi memutuskan melanjutkan rencana penyuntikan modal dasar PT BIJB untuk membayar kontraktor yang masih mengerjakan pembangunan bandara itu. Saat ini modal dasar yang disetor pemerintah provinsi saat pendirian PT BIJB tergerus untuk membayar kontraktor. “Mungkin September ini habis, sehingga harus ditambah lagi sebelum ada kejelasan lagi,” kata dia.
Mengantisipasi pembayaran kontraktor yang tengah mengerjakan sisi darat bandara Kertajati, pemerintah provinsi berencana melanjutkan setoran modal pada PT BIJB. “Di Perubahan ini akan ditambah lagi dana BIJB karena jangan samp,ai terhambat. Mudah-mudahan dengan dana itu masih ada waktu terus untuk memproses sampai datang dana berikutnya,” kata dia.
Aher mengaku, soal rencana pengambil alihan biaya pembangunan bandara Kertajati serta alternatifnya tengah dibicarakan intensif dengan Menteri Perhubungan. “Sedang ada komunikasi intensif, sangat intensif sekarang,” kata dia.
Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, modal disetor yang diterima saat ini sekitar Rp 550 miliar, sebagiannya yakni Rp 200 miliar yang tercantum dalam APBD 2016 ini sedang dalam proses pencairan. “Total biaya yagn sudah kelaur Rp 180 miliar, masih tercover dari penyertaan modal pemprov,” kata dia dihubungi terpisah, Senin, 15 Agustus 2016.
Virda membenarkan, saat ini sudah mengirim usulan untuk menambah lagi setoran modal pada pemerintah provinsi untuk dicantumkan dalam APBD Perubahan tahun ini. “Di Perubahan kita ngajuin RP 400 miliar, gak tahu dapatnya berapa,” kata dia.
Menurut Virda, dengan modal disetor yang diterima Rp 550 miliar tersebut masih mencukupi untuk membayari pembangunan sisi darat bandara yang nilai seluruh proyeknya Rp 2,1 triliun dengan mengulur terminnya. “Karena kontrak unit price, bisa memainkan temponya, ritmenya. Ini bisa sampai Desember bahkan Januari,” kata dia. Opsi ini beresiko memulurkan jadwal pembangunan bandara itu yang ditargetkan 2017 sudah rampung.
Virda mengatakan, kendati pemerintah berencan mengambil alih pembangunan sisi darat bandara itu, rencana pendanaannya tidak tercantum dalam rancangan APBN Perubahan. “Bisa di cek, di APBN Perubahan gak ada. Pada APBN 2017, informasi dari Bappenas gak ada juga,” kata dia.
Menurut Virda, Menteri Perhubungan baru, Budi Karya Sumadi akhirnya membuka lagi opsi penawaran pada swasta untuk pembiayaan pembangunan bandara Kertajati itu. Skema yang dibahas saat ini, kembali pada skema awal pembiayaan yang dirancanga PT BIJB. “Tinggal masalahnya diswastakan itu mungkin setuju gak dengan konsep ini, mudah-mudahan setuju,” kata dia.
Virda mengatakan, sejak awal PT BIJB merancang pembiayaan pembangunan sisi darat bandara Kertajati Rp 2,1 triliun itu 70 persennya dari ekuitas dan 30 persen loan atau pinjaman. “Loan itu porsinya kira-kira Rp 630 miliar. Minggu lalu ada pertemuan dengan calon perbankan yang berminat, mereka tertarik,” kata dia.
Sementara yang masih dibahas dan menunggu persetujuan Menteri Perhubungan itu menyiasati pendanaan dari porsi ekuitas perusahaan yang ditaksir menembus RP 1,47 triliun. Skema semula, separuhnya atau 50 persennya berasal dari setoran modal provinsi, sisanya investor. “Mudah-mudahan ada kabar gembira dalam waktu dekat dengan masuknya investor. Ini tinggal menunggu persetujuan Pak Menteri (Perhubungan),” kata Virda.
Pembangunan bandara Kertajati saat ini tengah berlangsung. Sisi udara yakni landasan pacu dan tower dibiayai lewat APBN, sementara sisi daratnya digarap PT BIJB. Pengerjaan konstruksi sisi darat berupa terminal bandara digarap dalam tiga paket lelang dengan nilai keseluruhannya Rp 2,1 triliun. Paket pertama untuk aksesibilitas oleh PT Adikarya, paket bangunan penunjang oleh Waskita Karya, dan paket pengerjaan terminal bandara oleh konsorsium Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan.
AHMAD FIKRI
