TEMPO.CO, Jakarta - Tiga institusi dari Jepang menghibahkan sistem monitoring, alat pemantau dan juga riset pertanian dan gambut dengan nilai US$ 3 juta. Ketiga institusi tersebut adalah Universitas Kyoto, Universitas Hokkaido dan Research Institute for Human and Nature (RHIN).
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead mengatakan saat ini telah dipasang 40 alat untuk pemantau kelembapan dan temperatur air di lahan gambut sebagai proyek percontohan yang berada di Provinsi Jambi, Sumatra Selatan, Riau dan Kalimantan Tengah.
“Nanti kita akan dorong sebanyak-banyaknya untuk dipasang. Pengadaan alatnya tergantung lahannya, kalau perusahaan ya perusahaan, kalau pemerintah ya pemerintah,” katanya di Kantor Staf Kepresidenan, Rabu, 10 Agustus 2016.
Dia menargetkan dalam setahun ke depan sudah ada banyak alat pemantau yang dipasang dan kini pihaknya juga akan mulai menghitung jumlah alat yang harus dipasang di setiap titik sesuai dengan kadar hidrologinya.
Khusus untuk 40 alat yang tengah dijadikan proyek percontohan, lanjutnya, saat ini sistem sedang diuji coba karena server sedang dalam proses pemindahan dari Jepang ke Indonesia, dan juga tengah dilakukan pembaharuan perangkat lunak agar berbahasa Indonesia.
Dia menjelaskan alat yang memiliki sensor tersebut ditanam di dalam tanah. Sensor pada alat itu bertujuan untuk mengukur kelembaban, temperatur serta naik turunnya muka air tanah. Alat tersebut dikoneksikan di alat pencatat data yang memiliki modem.
Dengan demikian, lanjut Foead, maka bisa diatur interval pengiriman data yang kemudian dikirim ke server yang berada di Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi (BPPT). Dari situ, baru bisa diakses oleh sejumlah lembaga misalnya BRG, Kantor Staf Kepresidenan dan kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Alat menunjukkan seberapa kering basahnya lahan gambut. Jadi ini berguna untuk memantau, kita kan juga melakukan restorasi baik pemerintah, masyarakat, NGO, pemda dan perusahaan. Ketika mereka telah lakukan, itu sukses apa gagal, alat ini yang kasih tau,” katanya.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengakui jika sangat sulit untuk melakukan pengawasan kebakaran hutan karena luasnya area. Namun, lanjutnya, dengan adanya sistem atau alat yang bisa melihat perubahan permukaan air dan tingkat kebasahan gambut maka pemerintah memiliki sistem pendeteksi dini atau early warning system.
“Tentu kita akan ajak perusahaan sawit dan HTI untuk menggunakan sistem itu sehingga kita punya early warning system, khususnya ketika ada kekeringan di lahan gambut tersebut,” katanya.
