Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tutup Defisit, Utang Tambahan Rp 17 Triliun Disiapkan

image-gnews
Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Tanah Abang, Jakarta, 19 Juli 2016. Analis Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo menilai, indeks konstruksi di BEI sudah menguat 12% dari Januari lalu, sehingga rawan terkoreksi dalam jangka menengah. Tempo/Tony Hartawan
Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Tanah Abang, Jakarta, 19 Juli 2016. Analis Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo menilai, indeks konstruksi di BEI sudah menguat 12% dari Januari lalu, sehingga rawan terkoreksi dalam jangka menengah. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan skenario penambahan utang apabila penerimaan negara tak mampu menutup defisit. Direktur Strategis dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan timnya akan menerbitkan surat berharga negara sebagai tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan mencapai Rp 17 triliun.

Schneider menyatakan angka tersebut baru nilai perkiraan. "Bukan otomatis. Kami memonitor terus realiasai penerimaan dan belanja. Kalau tak cukup, baru terbitkan Surat Berharga Negara,” kata Schneider saat dihubungi Tempo, Jumat, 5 Agustus 2016.

Penerbitan SBN akan batal jika pendapatan menutup defisit pada semester kedua tahun ini. Apalagi, kata Schneider, pemerintah telah memotong anggaran sebesar Rp 133,8 triliun dengan mengurangi belanja tak perlu. Pemerintah memangkas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 65 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sengaja memotong belanja setelah melihat target Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan 2016 terlalu ambisius. Kenyataannya, realisasi penerimaan negara hingga semester II jeblok yaitu Rp 634,7 triliun atau 35,5 persen dari target APBNP 2016 Rp 1.786,2 triliun.

Penerimaan perpajakan baru mencapai Rp522 triliun (33,9 persen) dan non perpajakan Rp 112,1 triliun (45,7 persen). Sri Mulyani memperkirakan kekurangan (shortfall) pajak itu sebesar Rp 219 triliun dari target Rp1.539,2 dalam APBN Perubahan 2016.

Pelambatan impor dan ekspor dalam negeri mengakibatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 22 (perdagangan) berkurang sekitar Rp 32 triliun. Sedangkan peningkatan nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga menyusutkan kantong negara. Kini, masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp 54 juta per tahun tidak dikenakan pajak. Akibatnya, penerimaan kembali berkurang Rp 18 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Turunnya harga komoditas di pasar internasional turut menekan penerimaan. “Kontribusi penurunan harga komoditas pada penerimaan negara sebesar Rp 108 triliun,” kata Sri di kantornya.

Dari situlah, Sri pilih memperlebar defisit anggaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto dari target semula 2,35 persen. Semester lalu, defisit membengkak hingga 77,7 persen terhadap APBN Perubahan 2016, atau di angka 1,83 persen dari 2,35 persen. Nilainya mencapai Rp276,6 triliun.

Pemotongan anggaran, bagi Sri Mulyani tak akan berdampak pada program sosial. "Belanja yang penting untuk masyarakat miskin juga tidak kami potong, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Belanja yang kontraknya sudah terjadi juga tidak karena akan menimbulkan masalah administrasi."

Sri Mulyani menyebutkan pemerintah juga akan mengatur ulang transfer daerah khususnya untuk program yang bisa diteruskan pada masa anggaran berikutnya. “Untuk daerah-daerah yang masih memiliki kas atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang cukup banyak sehingga itu tidak mengganggu APBD mereka. Tapi itu sifatnya hanya menunda.”

PUTRI ADITYOWATI | ANGELINA ANJAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

4 hari lalu

Perayaan hari jadi Museum Layang-Layang ke-21 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2023.  TEMPO/S. Dian Andryanto
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.


Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

13 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

16 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


Apa Itu SPT Tahunan?

20 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

22 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

22 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.


Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

23 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.


OC Kaligis dan Nasabah Lainnya Datangi Kantor Asuransi Jiwasraya, Desak Uang Mereka Dikembalikan

24 hari lalu

Pengacara OC. Kaligis bersama nasabah gagal bayar Jiwasraya lainnya mendatangi Kantor Pusat Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
OC Kaligis dan Nasabah Lainnya Datangi Kantor Asuransi Jiwasraya, Desak Uang Mereka Dikembalikan

Pengacara sekaligus nasabah PT Asuransi Jiwasraya, OC Kaligis, mendatangi kantor pusat Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024.


Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

25 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.


Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

26 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.