TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepala daerah memantau ketersediaan stok pangan untuk menekan inflasi. Presiden mendorong gubernur, bupati, dan wali kota melakukan intervensi dari stok hingga distribusi komoditas.
"Kalau bisa, ada anggaran untuk pengendalian harga sehingga, begitu bergejolak, bisa dilakukan intervensi," kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2016.
Jokowi memuji beberapa kepala daerah yang mengintervensi harga pangan saat inflasi tinggi, seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang menjual daging sapi saat Ramadan seharga Rp 39 ribu, sedangkan harga di pasar mencapai Rp 120 ribu per kilogram.
Ia mengingatkan pimpinan daerah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan mengecek stok gudang untuk mencegah penimbunan. "Hati-hati, kalau ada yang main harga, langsung peringatkan untuk keluarkan stok."
Menipisnya stok pangan dapat menyebabkan inflasi tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi Juli 2016 sebesar 0,69 persen atau sedikit meningkat dibanding pada Juni 2016, yakni 0,66 persen. Pemerintah mengklaim angka ini paling rendah sepanjang sejarah inflasi Ramadan dan Lebaran selama empat tahun terakhir. Sedangkan tingkat inflasi year-to-date mencapai 1,72 persen.
Bank Indonesia menargetkan tingkat inflasi 4 plus minus 1 persen pada akhir 2016 dan 2017 serta 3,5 plus minus 1 persen pada 2018. Menurut Jokowi, tingkat inflasi harus seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Inflasi yang tinggi akan mengorbankan masyarakat. "Punya uang, tapi beli sesuatu selalu mahal.”
Tahun lalu, pemerintah dapat menekan inflasi di level 3,35 persen. Kendati lebih tinggi dibanding Malaysia dan Singapura, Jokowi optimistis inflasi terus menurun hingga 2018. "Katakan bisa ditekan di bawah 2 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, selesai kita. Rakyat kuat, belanja mudah," katanya.
PUTRI ADITYOWATI
