TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebutkan sedikitnya ada empat tantangan ekonomi yang harus dihadapi Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan yang baru dalam reshuffle kemarin.
“Tantangannya datang dari sisi penerimaan pajak, penerimaan anggaran, utang, dan efektivitas kebijakan fiskal,” ujar Enny saat dihubungi pada Rabu, 27 Juli 2016.
Pertama, karena terjadi perlambatan ekonomi, potensi penurunan penerimaan pajak menjadi signifikan. Karena itu, pemerintah harus membuat target yang benar-benar realistis. Pembuatan target jangan terlalu tinggi, melainkan harus realistis agar bisa dijalankan. Bila pemerintah optimistis menaikkan penerimaan dari sisi pajak, harus diikuti dengan upaya yang konkret.
Enny menambahkan, Sri Mulyani nantinya perlu membuat suatu kebijakan yang fundamental untuk menjawab tantangan, terutama dari sisi penerimaan pajak. Terlebih ada wacana menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan hukum sendiri. Bila ini terjadi, berarti fungsi Kementerian Keuangan hanya akan mengelola dana secara prudent.
Kedua, soal masalah penyerapan anggaran. Ia menyebut hal ini sebagai masalah struktural dan kelembagaan yang sangat kronis. Masalahnya, berapa pun besaran anggarannya, itu tak bisa menjadi stimulus fiskal secara signifikan. “Karena pola penyerapannya tidak proporsional,” ucapnya.
Enny mengatakan Indonesia memiliki punya pola penyerapan anggaran yang tinggi. Namun, sayangnya, anggaran yang sifatnya stimulus hanya terkonsentrasi di dua triwulan terakhir. Masalah ini, kata Enny, terkesan sederhana, tapi implikasinya meluas hingga pada kebijakan fiskal.
Ketiga adalah soal utang. Enny mengungkapkan, sudah dua tahun terakhir ini defisit APBN dibiayai utang yang peningkatannya besar. Dampaknya, ia melanjutkan, pada 2017, 2018, dan seterusnya, akan menambah beban porsi bunga dan cicilan utang. “Sekarang saja sudah Rp 250 triliun lebih,” ujarnya.
Karena itu, menurut Enny, Sri Mulyani dan timnya harus kreatif dalam mencari cara meningkatkan pendapatan. Kalau tidak, ini akan berdampak menyempitnya ruang fiskal. Belum lagi pada 2017 banyak utang yang jatuh tempo. “Ini butuh pengelolaan dana yang sehat,” katanya.
Keempat, soal efektivitas kebijakan fiskal. Enny berharap Sri Mulyani mampu membuat kebijakan investasi yang friendly dan didukung law enforcement. “Jangan sampai tingkat kepercayaan pelaku usaha yang kini meningkat, terlebih capital inflow bertambah, tapi tak dimanfaatkan dengan baik.”
Enny juga mengingatkan agar era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak terulang. “Jangan nanti capital inflow tinggi dan modal asing masuk, tapi investasinya tidak bergerak,” ujarnya.
Bila sampai terjadi, menurut Enny, hal itu tak akan menghasilkan dampak apa pun. Enny menambahkan, modal kepercayaan pasar merupakan modal awal yang bagus.
BAGUS PRASETIYO
