TEMPO.CO, Jakarta - Pengembangan perairan Natuna, Kepulauan Riau bakal mengerek produksi perikanan tangkap di wilayah itu dari 47.000 ton menjadi 400.000 ton per tahun setelah 2017.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan, pengembangan perikanan di Natuna membutuhkan waktu 2 tahun. Potensi produksi perikanan hingga 400.000 ton per tahun itu setara dengan Rp5 triliun dengan asumsi rerata harga ikan US$1 per kg.
Potensi peningkatan produksi perikanan hingga 400.000 ton tersebut dengan cara menaikkan pemanfaatan potensi per ikanan di Natuna. Saat ini, potensi per ikanan di Natuna baru dimanfaatkan sekitar 9,3%.
Melalui berbagai cara pengembangan Natuna, pemanfaatan potensi perikanan di wilayah itu akan dinaikkan dari 9,3% men jadi 40% dari stok ikan lestari di wilayah pengelolaan perikanan RI (WPP RI) 711 itu sebanyak 1,14 juta ton.
Pemanfaatan 40% itu merupakan perhitungan maximum sustainable yield (MSY) WPP 711 berdasarkan standardisasi Fishing Power Index.
Berbagai potensi tersebut antara lain mencakup ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, dan cumi-cumi.
Sementara itu, komoditas unggulan berupa tongkol, kakap, dan kakap merah. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, berbagai intervensi akan dilakukan dengan anggaran Rp300 miliar hingga akhir tahun depan.
Sentra perikanan terpadu akan dibangun dengan memadukan tempat pelelangan ikan (TPI) menyaingi Tsukiji Fish Market di Jepang, penyediaan gudang berpendingin atau cold storage berkapasitas 3.000 ton dan 200 ton, pembangunan pelabuhan perikanan Selat Lampa, dan instalasi karantina ikan.
Pangkalan pendaratan ikan yang ter sebar di Jakarta, Pontianak, Belawan, dan Batam, dirancang bergeser ke sentra perikanan terpadu di Natuna yang diproyeksi menjadi pusat perikanan terbesar di Asia.
“Kami perhitungkan 400.000 ton per tahun perikanan tangkap. Dikalikan US$1 saja , berarti ni lai ekonominya US$400 juta,” katanya saat konferensi pers, Selasa (26 Juli 2016).
Intervensi lain yang akan dilakukan oleh KKP adalah bantuan 200 kapal un tuk nelayan di Natuna berukuran 5—10 gros ton (GT) masing-masing 100 unit, alat tangkap 200 unit, dan asuransi untuk 4.000 nelayan setempat.
Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar sebelumnya mengatakan, bantuan kapal kecil dianggap sesuai dengan ke butuhan dan kapasitas nelayan Natuna yang umumnya merupakan tipe nelayan pesisir.
Pada saat yang sama, KKP akan memo bi lisasi 400 kapal ekscantrang di atas 30 GT dari pantai utara Jawa secara berta hap, yakni 300 kapal tahun ini dan 100 kapal pada tahun depan.
Kapal bantuan dan kapal ekscantrang pantai utara (Pantura) Jawa itu di luar 915 kapal di atas 30 GT yang telah mengantongi surat izin penangkapan ikan (SIPI) dari KKP dan 2.000 kapal di bawah 30 GT yang mendapat izin lokal.
BATAS WILAYAH
Susi mengestimasi, jika satu kapal pindah an dari Pantura itu memuat 15 anak buah kapal, maka akan ada hampir 5.000 ne la yan yang singgah ke Natuna setiap bulan.
KKP akan membangun rumah an don untuk menampung nelayan singgah tersebut. Untuk mencegah konflik dengan nela yan setempat, pemerintah menetapkan ba tas wilayah tangkapan, yakni di atas 12 mil untuk nelayan Pantura. Wilayah sepanjang 12 mil dari pesisir adalah kavling bagi nelayan Natuna.
“Jadi, di atas 12 mil tidak boleh bentrok. Itu punya Indonesia, semua orang boleh tangkap,” ujar Susi.
Tidak hanya perikanan tangkap, budidaya kerapu dan rumput laut akan dikembangkan di Natuna, dengan ka pasi tas masing-masing 240 ton dan 17 ton. Anggaran yang disiapkan untuk perikanan budi daya itu Rp30 miliar.
"Rumput laut dikembangkan di Pu lau Tiga, sedangkan kerapu di Pu lau Sedanau," kata Dirjen Perikanan Budi daya KKP Slamet Soebjakto.
