Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengusaha Furnitur Keluhkan Aturan SVLK yang Berubah-ubah  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Pekerja menyelesaikan pembuatan lemari di kawasan Penggilingan, Jakarta, 26 November 2015. Pemerintah bantu dana Rp 6,2 miliar pada 2016 untuk industri mebel atau furnitur berskala kecil hingga menengah. TEMPO/Tony Hartawan
Pekerja menyelesaikan pembuatan lemari di kawasan Penggilingan, Jakarta, 26 November 2015. Pemerintah bantu dana Rp 6,2 miliar pada 2016 untuk industri mebel atau furnitur berskala kecil hingga menengah. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.COYogyakarta - Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang memasarkan produk furnitur berorientasi ekspor, yang menggunakan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), rendah. Aturan ihwal SVLK yang berubah-ubah membingungkan pelaku usaha furnitur.

Suryanto Sadiyo, Deputi Direktur Yayasan Java Learning Center atau Javlec Indonesia, organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk menyelamatkan hutan Jawa menyebutkan di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 25 dari 150 anggota asosiasi berbasis furnitur yang telah memiliki SVLK. "Mereka tidak mau ribet dengan sistem SVLK," katanya dalam pelatihan bertajuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan Lembaga Ekolabel Indonesia di Hotel Jayakarta, Jumat, 22 Juli 2016.

Menurut dia, sebagian UMKM rata-rata meminjam SVLK. Sebab, mereka tidak mau repot mengurus SVLK dan lebih praktis. Untuk mengurus SVLK, menurut dia, perlu biaya yang tidak sedikit. SVLK berlaku selama enam tahun dan diaudit setiap dua tahun oleh lembaga sertifikasi.

Di Indonesia, total lembaga yang mengeluarkan SVLK sebanyak 22. Sedangkan jumlah total usaha yang sudah mengantongi SVLK di Indonesia ada 1.500 unit.

Ia mengatakan tidak semua usaha berbasis furnitur mengerti tentang SVLK. Perubahan aturan tentang SVLK juga membuat pelaku usaha kerepotan ketika hendak mengurus sertifikat.

Manajer Pengembangan Sistem Lembaga Ekolabel Indonesia Hayu Wibawa mengatakan kebijakan SVLK berganti-ganti selama tiga kali. Dia mencatat revisi aturan itu terjadi pada 2009, 2014, dan 2015. Dampaknya, standar dalam SVLK berubah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

SLVK, kata dia, bertujuan mempromosikan hutan lestari dan ramah lingkungan. Dampaknya adalah untuk mengatasi pembalakan liar dan perdagangan ilegal. SVLK juga bagian dari perbaikan tata kelola industri kehutanan. "Sayangnya, belum semua tahu tentang SVLK karena sosialisasinya kurang," ucapnya.

Menurut dia, Lembaga Ekolabel Indonesia bertugas sebagai lembaga akreditasi yang mengembangkan sistem ataupun standar pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kondisi sosial. Lembaga ini mencatat, di Indonesia, kebanyakan kayu dimanfaatkan untuk industri pulp dan kertas. Ada pula industri furnitur. Biaya awal mengurus SVLK selama ini mengalami perubahan, yakni dari Rp 30 juta menjadi Rp 7 juta.

Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Timbul Raharjo mengatakan sebagian aturan tentang SVLK yang berubah-ubah merepotkan UMKM. Pemerintah, kata dia, juga belum banyak memberikan subsidi terhadap UMKM untuk mengurus SVLK. "Padahal semua kegiatan ekspor kayu wajib menggunakan SVLK," tuturnya. Timbul mengatakan, untuk mengurus SVLK melalui lembaga sertifikasi, ia perlu biaya Rp 25 juta. Sedangkan, untuk memperpanjang SVLK, ia perlu duit Rp 12 juta.

SHINTA MAHARANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Puji 'Mama Muda' di Forum Ekonomi: Saya Senang

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri pembukaan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 1 Maret 2024. Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berlangsung dari 1-3 Maret 2024 tersebut mengangkat tema Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Jokowi Puji 'Mama Muda' di Forum Ekonomi: Saya Senang

Presiden Joko Widodo memuji perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di tanah air.


Amartha dan Unilever Indonesia Sinergikan Jejaring Usaha Mikro Perempuan

29 hari lalu

Katrina Inandia, Head of Impact and Sustainability Amartha bersama Maya Tamimi, Head of Sustainable Environment Unilever Indonesia dalam kegiatan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2024 di Teluknaga, Provinsi Banten.
Amartha dan Unilever Indonesia Sinergikan Jejaring Usaha Mikro Perempuan

Amartha dan Unilever Indonesia kolaborasikan jejaring usaha mikro Perempuan dengan jejaring bank sampah berbasis komunitas untuk kelola sampah plastik secara produktif dan ekonomis.


Jenis dan Contoh UMKM di Indonesia yang Banyak Diminati

53 hari lalu

Keberadaan UMKM di Indonesia kian meningkat karena memiliki daya tarik tersendiri. Pahami jenis dan contoh UMKM di Indonesia yang banyak diminati. Foto: Canva
Jenis dan Contoh UMKM di Indonesia yang Banyak Diminati

Keberadaan UMKM di Indonesia kian meningkat karena memiliki daya tarik tersendiri. Pahami jenis dan contoh UMKM di Indonesia yang banyak diminati.


Terbitkan 7,1 Juta Nomor Induk Berusaha Via OSS, BKPM: Didominasi Usaha Mikro Kecil

31 Desember 2023

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika ditemui di sela acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Kawasan Senayan Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Terbitkan 7,1 Juta Nomor Induk Berusaha Via OSS, BKPM: Didominasi Usaha Mikro Kecil

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan sebanyak 7.146.105 nomor induk berusaha (NIB).


Lampaui Target, BRI Catat Business Matching Rp 1,26 T Lewat UMKM Expo

10 Desember 2023

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Menkop UKM Teten Masduki (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri), Mendag Zulkifli Hasan (kelima kiri), Dirut BRI Sunarso (ketiga kanan) dan Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto (kanan) meninjau pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 7 Desember 2023. Dalam pameran yang berlangsung hingga 10 Desember itu Presiden Jokowi mengungkapkan UMKM merupakan penopang ekonomi nasional yang mana 61 persen PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97 persen tenaga kerja di Indonesia diserap UMKM. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Lampaui Target, BRI Catat Business Matching Rp 1,26 T Lewat UMKM Expo

BRI mencatat business matching antara UMKM dengan pembeli di luar negeri melalui UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2023 mencapai Rp 1,26 triliun.


Keberhasilan Kupedes BRI terhadap Pelaku Usaha Mikro di Indonesia

15 November 2023

Keberhasilan Kupedes BRI terhadap Pelaku Usaha Mikro di Indonesia

Terus tumbuh kuat, kinerja kredit segmen mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tercatat semakin baik pascapandemi.


Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil

2 Oktober 2023

Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil

Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil


Hari UMKM Nasional, BRI Tegaskan Komitmen Dukung Pembiayaan Mikro

12 Agustus 2023

Hari UMKM Nasional, BRI Tegaskan Komitmen Dukung Pembiayaan Mikro

BRI optimistis segmen mikro dapat berkontribusi sebesar 45 persen dari total portofolio pembiayaan.


Pemasaran Produk UMKM, Dosen ITB: Media Sosial untuk Menyasar Target Pasar

2 Agustus 2023

Beberapa produk dari UMKM Desa Babakan Kabupaten Pangandaran yang jadi sampel dalam acara bertajuk Pelatihan Media Sosial sebagai Sarana Branding Komunitas Perajin pada Rabu, 2 Agustus 2023.  TEMPO/Ananda Bintang
Pemasaran Produk UMKM, Dosen ITB: Media Sosial untuk Menyasar Target Pasar

Pemasaran UMKM di media sosial membutuhkan kata kunci pesan untuk menyasar target pasar


Riset Prediksi Kebutuhan Pembiayaan UMKM Rp 4.300 T pada 2026

14 Juli 2023

Penyandang disabilitas menyelesaikan pembuatan aneka kerajinan tangan di Wisma Yayasan Cheshire Indonesia kawasan Cilandak, Jakarta, Selasa 4 Juli 2023. Kerajinan tangan berupa ikat rambut hingga rumah boneka berbahan kayu tersebut di jual secara daring dengan harga Rp. 15 ribu sampai Rp. 2,5 juta. Tempo/Tony Hartawan
Riset Prediksi Kebutuhan Pembiayaan UMKM Rp 4.300 T pada 2026

Riset yang dilakukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Ernst & Young Indonesia menemukan kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM yang mencapai ribuan triliun pada 2026.