Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengesahan RUU Tax Amnesty Alot, PDIP Minta Ditunda

Editor

Zed abidien

image-gnews
Rieke Diah Pitaloka. Tempo/Tony Hartawan
Rieke Diah Pitaloka. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta pengesahaan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau tax  amnesty untuk ditunda. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, Selasa, 28 Juni 2016, oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo.

"Perlu dipertimbangkan adanya penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty," kata anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tersebut dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Anggota Fraksi PDIP di Komisi Badan Usaha Milik Negara Rieke Dyah Pitaloka menilai, pemerintah tidak konsisten terkait RUU Tax Amnesty tersebut. "Tujuannya adalah menggenjot penerimaan negara pada 2016. Tetapi, periodesasi tax amnesty hingga Maret 2017. Ini tidak konsisten," ujarnya.

Rieke juga mempertanyakan target penerimaan dari tax amnesty sebesar Rp 165 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2016. "Katanya ada potensi uang Rp 3.500 triliun, tapi targetnya hanya Rp 165 triliun. Saya tidak paham. Yang Rp 3.335 triliun di mana? Ditunda dulu lah," tuturnya.

Anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Zulkieflimansyah menyatakan hal serupa. Menurut dia, fraksinya masih keberatan dengan beberapa pasal dalam RUU Tax Amnesty. Dia pun menawarkan adanya forum lobi atau voting untuk memutuskan pengesahan RUU tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo juga menyatakan keberatannya atas RUU Tax Amnesty. Menurut dia, pajak terhutang harus tetap dibayar oleh wajib pajak yang mengikuti tax amnesty. "Harta juga harus legal agar UU ini tidak menjadi sarana pencucian uang," ujar Fandi.

Hari ini, Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan disahkan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, hingga kini, rapat paripurna masih dihujani interupsi dari tiga fraksi yang masih mempermasalahkan RUU Tax Amnesty tersebut.

Saat anggota Fraksi PKS di Komisi Keuangan Ecky Awal Mucharam menyampaikan keberatannya, anggota Panitia Kerja RUU Tax Amnesty dari Partai Golkar Muhammad Misbakhun menginterupsi dengan keras. "Perdebatan sudah selesai di tingkat panja," katanya sembari berdiri dan berteriak.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rieke Dyah Pitaloka sampai Mulan Jameela, Selebritas yang Sudah Jadi Anggota DPR

16 Mei 2023

Rieke Dyah Pitaloka. ANTARA/Ismar Patrizki
Rieke Dyah Pitaloka sampai Mulan Jameela, Selebritas yang Sudah Jadi Anggota DPR

Bacaleg 2024 diramaikan selebritas. Sebelumnya beberapa artis sudah menjadi anggota DPR periode 2019-2023, Rieke Dyah Pitaloka sampai Mulan Jameela.


Rieke Diah Pitaloka akan Temani Valencya yang Dituntut Usai Memarahi Suami Mabuk

18 November 2021

Artis Rieke Diah Pitaloka berpose sebelum mengikuti pelantikan DPR  periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Rieke tampil berkebaya kutu baru merah berbahan beludru dengan nuansa sangria. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rieke Diah Pitaloka akan Temani Valencya yang Dituntut Usai Memarahi Suami Mabuk

Rieke Diah Pitaloka akan mendampingi Valencya yang akan membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Karawang hari ini.


Mulai Awal 2022 Tax Amnesty Berlaku, Ini Rumus Lengkap Hitungannya

8 Oktober 2021

Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut terbagi atas deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.571 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.032 triliun, dan repatriasi Rp146 triliun, serta uang tebusan Rp111 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Mulai Awal 2022 Tax Amnesty Berlaku, Ini Rumus Lengkap Hitungannya

Program Tax Amnesty atau pengampunan pajak akan dimulai selama 6 bulan, dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022.


UU HPP Diklaim Tingkatkan Pendapatan Pajak hingga Rp 160 T pada 2023

8 Oktober 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. TEMPO/Tony Hartawan
UU HPP Diklaim Tingkatkan Pendapatan Pajak hingga Rp 160 T pada 2023

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan meningkatkan pendapatan pajak


Pajak Orang Kaya sampai Tax Amnesty, Ini 8 Poin UU Perpajakan yang Baru Disahkan

7 Oktober 2021

Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut terbagi atas deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.571 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.032 triliun, dan repatriasi Rp146 triliun, serta uang tebusan Rp111 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Pajak Orang Kaya sampai Tax Amnesty, Ini 8 Poin UU Perpajakan yang Baru Disahkan

Sidang paripurna DPR resmi mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU soal pajak ini tinggal diteken oleh Presiden sebelum resmi berlaku.


Terkini Bisnis: Perusahaan Cangkang hingga Keputusan RUU Pajak

7 Oktober 2021

Dokumen Pandora Papers memuat sejumlah nama tokoh dan pesohor nasional yang mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Pandora Papers merupakan laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang terkaya dan berkuasa di dunia.
Terkini Bisnis: Perusahaan Cangkang hingga Keputusan RUU Pajak

Pandora Papers menguak nama-nama besar, orang kaya dan petinggi negara menggunakan perusahaan cangkang.


Pagi Ini, DPR Ambil Keputusan Soal RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

7 Oktober 2021

Sejumlah anggota DPR saat mengikuti rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2021. DPR juga memutuskan hasil uji kelayakan calon anggota BPK periode 2021-2026, hingga memutuskan hasil uji kelayakan calon anggota Dewas LPP RRI periode 2021-2026. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pagi Ini, DPR Ambil Keputusan Soal RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Salah satu agenda rapat paripurna DPR hari ini adalah mengambil keputusan soal RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.


Indef Sebut Program Tax Amnesty Jilid II Tingkatkan Investasi SBN

7 Oktober 2021

Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut terbagi atas deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.571 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.032 triliun, dan repatriasi Rp146 triliun, serta uang tebusan Rp111 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Indef Sebut Program Tax Amnesty Jilid II Tingkatkan Investasi SBN

Menurut Indef, pemerintah sengaja merancang RUU HPP untuk menjadi alat mengembalikan defisit APBN ke bawah tiga persen


Ekonom Indef Nilai Tarif PPN Tak Perlu Dinaikkan, Ini Sebabnya

6 Oktober 2021

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
Ekonom Indef Nilai Tarif PPN Tak Perlu Dinaikkan, Ini Sebabnya

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai pemerintah tidak perlu menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.


Pesan Sri Mulyani untuk 3 Staf Ahli Baru, Soal G20 sampai RUU Pajak

5 Oktober 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik dan mengukuhkan jajaran pejabat baru direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan. Foto Kemenkeu
Pesan Sri Mulyani untuk 3 Staf Ahli Baru, Soal G20 sampai RUU Pajak

Sri Mulyanimelantik 809 pejabat baru Kementerian Keuangan, dengan tiga di antaranya yaitu pejabat pimpinan tinggi madya dengan level eselon 1.