TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan katalog elektronik lokal dengan menggandeng empat pemerintah daerah yaitu dari Provinsi Gorontalo, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Badung.
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan katalog ini akan memprioritaskan penyedia barang dan jasa untuk pemerintah daerah dari pengusaha lokal setempat baik melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi.
LKPP sekarang sedang kerjasama dengan 45 Unit Layanan Pengadaan (ULP) di seluruh Indonesia yang mana 29 di antaranya telah siap untuk menerapkan e-katalog lokal.
"Harapannya tentu semua daerah, tapi kan sulit ya buat target itu. Yang penting siapa yang siap duluan jalan saja," katanya, di Jakarta, Jumat (17 Juni 2016).
Untuk menyiapkan e-katalog lokal, pemda harus memiliki ULP dengan sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki integritas yang tinggi.
LKPP juga bekerjasama dengan Millenium Challange Account-Indonesia untuk mengembangkan e-katalog lokal. Senior Adviser MCA-Indonesia Syahrial Loetan meyakini pelaksanaan kontrak oleh pemda melalui e-katalog lokal bisa menghemat APBD hingga miliaran rupiah.
Provinsi DKI Jakarta menjadi contoh pertama yang menerapkan e-katalog lokal, untuk perkakas kerja anggaran lebih dari Rp40 miliar dengan penghematan 7%. Sementara, seragam dengan anggaran lebih dari Rp20 miliar bisa dihemat sampai Rp26%.
"Jadi potensi penghematannya besar sekali dan dapat dialihkan ke pos anggaran lain seperti kesehatan dan pendidikan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan," ucapnya.
