Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perubahan Skema Blok Masela Butuh Jaminan Pemerintah

image-gnews
Blok Masela. http://maritim.go.id/
Blok Masela. http://maritim.go.id/
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perubahan skema Blok Masela dari rencana pengembangan (plan of development/PoD), yang sudah disetujui sebelumnya, menyebabkan investasi bakal lebih mahal, sehingga dibutuhkan jaminan pemerintah agar biaya yang dikeluarkan investor tidak mubazir.

Pengamat energi dari Universitas Indonesia Berly Martawardaya di Jakarta, Kamis (2 Juni 2016) mengatakan, dengan adanya keputusan pengembangan Blok Masela dilakukan di darat, maka investor harus membuat revisi PoD yang membutuhkan waktu karena banyak detail yang harus dibahas bersama dan dinegosiasikan lagi.

Di lain pihak, dibutuhkan pula biaya dan modal yang lebih besar dalam mengembangkan blok tersebut sesuai permintaan pemerintah.

"Pengembangan Blok Masela akan mengalami kemunduran dari proyeksi beroperasinya blok tersebut sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam PoD 1," ujarnya.

Selain investasi proyek tersebut menjadi lebih mahal, lanjutnya, pemerintah juga harus menanggung beban "cost recovery" yang sudah dikeluarkan kontraktor berdasarkan persetujuan PoD 1 sebelumnya.

Menurut Berly, sesuai karakteristik sektor migas dengan investasi besar, maka pengembangan Blok Masela sudah pasti membutuhkan kepastian hukum dan jaminan pemerintah.

Hal itu dibutuhkan agar biaya dan investasi miliaran dolar AS sesuai skema pengembangan berdasarkan keinginan pemerintah tidak akan mubazir.

Perubahan drastis atas skema pengembangan dapat menyebabkan biaya yang dikeluarkan menjadi sia-sia.

"Dampak tidak langsung malah lebih besar lagi. Salah satunya turunnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi sektor migas di Indonesia," ucapnya.

Hasil survei PWC terhadap investor migas di Indonesia, tambahnya, menemukan bahwa kepastian kontrak masuk peringkat ketiga masalah dan hambatan.

Senada, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro juga mengatakan, setiap lapangan migas memiliki tingkat keekonomian yang tidak sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, jaminan kepastian hukum dan investasi harus tetap diberikan pemerintah setelah melalui kajian terlebih dahulu.

PoD Blok Masela yang sedang direvisi saat ini akan membutuhkan waktu lama.

Selain pemerintah tetap harus mengkaji sebelum melakukan persetujuan, lanjutnya, dalam kondisi saat ini yang dibutuhkan oleh pelaku usaha adalah kepastian usaha dan insentif investasi.

"Telah berulang kali disuarakan oleh para pelaku usaha, yaitu kepastian usaha dan insentif investasi. Dalam situasi ini tentu kebutuhan akan kepastian usaha dan insentif tersebut semakin besar, dan pemerintah harus dapat menjamin hal tersebut setelah melalui kajian tentunya," tuturnya.

Menurut dia, selama ini banyak kegiatan di bidang energi terhambat karena kelemahan atau tidak ada dasar hukum yang tepat.

Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan pengembangan Blok Masela dilakukan secara darat (onshore), berbeda dari skema pengembangan yang sudah disetujui pada Desember 2010 melalui skema laut (offshore).

Pengumuman tersebut sebagai jawaban atas usulan revisi PoD untuk meningkatkan kapasitas kilang terapung (FLNG) menjadi 7,5 MTPA dari 2,5 MTPA ke SKK Migas.

Inpex dan Shell sebagai kontraktor mengusulkan perubahan tersebut karena adanya temuan cadangan yang lebih besar sekitar 10,7 TCF.

Persetujuan atas pengembangan Blok Masela pada PoD sebelumnya mengikat pemerintah untuk menjamin semua biaya yang sudah dikeluarkan kontraktor dapat dikembalikan sesuai skema "cost recovery".

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

35 hari lalu

Uji coba penggunaan bakar bakar gas alam cair (LNG) untuk truk pengangkut bahan bakar gas (BBG). (Foto: ANTARA/HO-PT PGN Tbk)
Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.


Terpopuler: Prabowo Bertanya ke Pengusaha Berapa Nilainya Setelah Dapat Skor 11 dari Anies, Rekrutmen CASN 2024 Bisa Lebih dari Sekali

13 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menerima dukungan dari Nelayan di Kertanegara 4, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2023. Nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumuing Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Prabowo Bertanya ke Pengusaha Berapa Nilainya Setelah Dapat Skor 11 dari Anies, Rekrutmen CASN 2024 Bisa Lebih dari Sekali

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, sempat bertanya berapa nilainya saat berdialog bersama para pengusaha Jumat, 12 Januari 2024.


Seloroh Kepala SKK Migas soal Blok Masela: Namanya Proyek Abadi, Nggak Selesai-selesai

12 Januari 2024

PROYEK BLOK MASELA
Seloroh Kepala SKK Migas soal Blok Masela: Namanya Proyek Abadi, Nggak Selesai-selesai

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto berseloroh tentang proyek pengembangan lapangan migas Blok Masela.


Bertemu Menteri Energi Jepang, Arifin Tasrif Bahas Proyek Abadi Masela dan PLTA Kayan

20 Desember 2023

Blok Masela. antaranews.com
Bertemu Menteri Energi Jepang, Arifin Tasrif Bahas Proyek Abadi Masela dan PLTA Kayan

Menteri ESDM Arifin Tasrif bertemu Menteri Energi Jepang Ken Saito pada Senin, 18 Januari 2023. Apa saja yang dibahas?


Pertamina dan PETRONAS Resmi Gantikan Shell di Blok Masela

18 Oktober 2023

Pertamina dan PETRONAS Resmi Gantikan Shell di Blok Masela

Perjanjian jual beli ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2023 dan persetujuan Menteri ESDM atas pengalihan PI diperoleh pada tanggal 4 Oktober 2023.


Investasi Blok Masela Bagian dari Transisi Energi, Bos Pertamina: Gas adalah Bridging Fuel

30 Agustus 2023

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, ketika ditemui awak media di ICE BSD Tangerang, Selasa, 25 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Investasi Blok Masela Bagian dari Transisi Energi, Bos Pertamina: Gas adalah Bridging Fuel

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati blak-blakan soal alasan Pertamina berinvestasi di Blok Masela.


Menteri ESDM Targetkan Blok Masela Berproduksi Desember 2029

4 Agustus 2023

Blok Masela. antaranews.com
Menteri ESDM Targetkan Blok Masela Berproduksi Desember 2029

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan Blok Masela bisa mulai produksi paling lambat 30 Desember 2023.


Tagihan Macet Piutang Pajak

26 Juli 2023

Tagihan Macet Piutang Pajak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan piutang pajak belum tertagih sebesar Rp 7,2 triliun pada 2022.


Terkini Bisnis: Pertamina dan Petronas Kucurkan Dana ke Blok Masela, 10 Tanda Bisnis yang Dibangun Lewat Pencucian Uang

25 Juli 2023

Blok Masela. antaranews.com
Terkini Bisnis: Pertamina dan Petronas Kucurkan Dana ke Blok Masela, 10 Tanda Bisnis yang Dibangun Lewat Pencucian Uang

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Selasa sore, 25 Juli 2023 antara lain tentang Pertamina dan Petronas mengucurkan dana US$650 juta ke Blok Masela.


Ambil Alih Blok Masela, Pertamina-Petronas Kucurkan USD 650 Juta

25 Juli 2023

Blok Masela. antaranews.com
Ambil Alih Blok Masela, Pertamina-Petronas Kucurkan USD 650 Juta

PT Pertamina (Persero) dan badan usaha milik negara dari Malaysia, Petronas, menggelontorkan dana senilai US$ 650 juta untuk proyek Blok Masela.