TEMPO.CO, Pontianak - Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2x50 megawatt (MW) dan mobile power plant (MPP) 2x25 MW menjadi harapan Kalimantan Barat agar tak lagi defisit listrik. Tahun ini, Presiden Joko Widodo memastikan masalah listrik Kalimantan Barat akan teratasi.
"Investasinya mencapai Rp 1,5 triliun. Bayangkan. Padahal tadi ada yang bisiki saya katanya investasi Rp 500 miliar. Kalau enggak bisa dipakai, Bapak, Ibu bisa bayangkan. Makanya saya perintahkan selesaikan," kata Jokowi di Mempawah ketika meninjau groundbreaking MPP 2x25 MW.
Baca Juga:
Jokowi menyatakan progres pembangunan dua pembangkit listrik tersebut akan terus diawasi. Bahkan Jokowi menekankan pengawasan akan dilakukan langsung olehnya. "Jika tidak, ada orang yang akan saya kirim." Menurut dia, persoalan sumber daya energi merupakan hal yang jamak di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga proyek pemerintah 35 GW ini akan terus dipacu untuk diselesaikan.
"Facebook saya penuh keluhan. Saya buat catatan mana yang paling banyak. Makanya saya telepon dan undang Dirut-nya," katanya.
Percepatan ini juga untuk mendukung beberapa investasi yang akan dibangun di Kalimantan. Salah satunya smelter milik PT Antam untuk industri bauksit. Jika pabrik itu berfungsi tahun ini, ketentuan untuk ekspor bahan jadi tambang sudah terpenuhi. "Tidak lagi ekspor bahan mentah. Paling tidak setengah jadi. Syukur kalau bisa ekspor turunan lainnya," tuturnya.
Presiden Jokowi juga berpesan kepada semua kepala daerah di Indonesia agar memastikan status pembebasan lahan untuk proyek pemerintah. "Di beberapa daerah mengalami masalah meski di Kalimantan Barat saya tidak dengar," katanya.
ASEANTY PAHLEVI
