TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan telah meminta proyek listrik 35 ribu megawatt dievaluasi. Permintaan itu sudah disampaikan, bahkan sejak ia menerima jabatan tersebut.
"Langsung heboh, ramai, karena kami pelajari target ini kurang realistis, paling banter 17-18 ribu (megawatt)," ucap Rizal saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2016.
Namun, menurut Rizal, masih banyak sejumlah pihak yang memakai prinsip “asal bos senang”, yang memberikan target berlebihan dan kurang realistis. Ia juga menuturkan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama sepuluh tahun hanya bisa merealisasi 7.900 megawatt.
Menurut Rizal, Presiden Joko Widodo awalnya percaya target 35 ribu megawatt masuk akal. Namun, setelah banyak berdiskusi dengan pihaknya, bisa diyakinkan bahwa 18 ribu megawatt adalah target optimal. "Kalau bisa mencapai segitu, itu prestasi luar biasa. Pemerintah kemarin saja enggak segitu."
Rizal juga berujar, banyak konsesi listrik diberikan kepada pihak-pihak yang tak memiliki pengalaman membangun proyek listrik. "Enggak ada pengalaman bangun power station, enggak ada network, cuma dapat izinnya saja."
Rizal menyadari, saat meminta evaluasi proyek itu, ia mendapat reaksi keras. Saat itu dia dianggap tak mengerti persoalan, hanya asal berbicara. "Mereka enggak tahu Rizal Ramli adalah orang yang menyelamatkan PLN tahun 2000. Saat itu nyaris bangkrut."
Kemudian Rizal bercerita tentang dirinya menyelamatkan PLN saat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid. Rizal bercerita, saat itu dia berhasil menegosiasi utang PLN tanpa memakai kuasa hukum. "Utang PLN US$ 85 miliar turun menjadi US$ 35 miliar."
DIKO OKTARA
